FotoBerita DeputiDeputi 6

Tim Kemenko Marves dan Stranas PK Temukan Sistem Layanan Kapal Pelabuhan Banten yang Belum Terintegrasi dengan Inaportnet

Dibaca: 68 Oleh Jumat, 25 Juni 2021Juni 26th, 2021Tidak ada komentar
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-391/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2021

Marves – Banten, Kemenko Marves yang diwakili Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan bersama Kemenhub, Stranas PK, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) mengunjungi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Banten untuk mengetahui tata laksana kelola di kawasan pelabuhan sebagai pelaksanaan aksi strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022 pada 16-17 Juni 2021 pekan lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Stranas PK menemukan sejumlah fakta terkait tata kelola layanan yang harus ditingkatkan di pelabuhan kelas I Banten. Salah satunya, pelayanan dan aktivitas yang dilaksanakan tidak terintegrasi ke dalam sistem aplikasi nasional sebagaimana yang tertuang pada Instruksi Menteri Perhubungan No. 3 tahun 2016, yaitu sistem aplikasi Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

“Berkaca dari efisiensi dan efektivitas pelabuhan-pelabuhan kelas dunia, digitalisasi merupakan kunci enabler bagi proses tata kelola yang selain efisien dan efektif juga transparan dan berintegritas,” kata Asdep Investasi Strategis, Bimo WIjayanto yang merupakan ketua Pokja simplifikasi, integrasi digitalisasi layanan kepelabuhanan pada Jumat, 25-6-2021.

Baca juga:  Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2017

Kemudian, dalam kunjungan tersebut juga ditemukan beberapa hal yang dapat berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan dapat mengakibatkan hilangnya penerimaan negara pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Masih ditemukan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara manual serta layanan tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, penyuapan serta negosiasi di pelabuhan.

Asdep Bimo juga menjelaskan, salah satu penghambat utama investasi adalah korupsi. Dalam kaitannya dengan kasus pelayanan pelabuhan ini merupakan penentu awal dari rantai nilai logistik nasional Indonesia, maka tata kelola dan layanan pelabuhan yang bebas korupsi akan secara langsung meningkatkan kepastian dan kualitas layanan, “hal ini juga akan menarik investasi dari pihak swasta, nasional, maupun asing,” tambah Asdep Bimo.

Melalui inspeksi langsung di lapangan di area pelabuhan Banten, Kemenko Marves bersama tim Stranas PK menargetkan hasil riil yang merupakan potret output dari sistem digitalisasi yang ada di lingkungan pelabuhan saat ini. Kemenko Marves akan terus memantau integrasi sistem layanan kepelabuhanan yang parsial ke dalam Inaportnet bersama tim Stranas PK. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan aksi strategis nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022. Beberapa pelabuhan yang dimaksud, diantaranya Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makassar), Batu Ampar (Batam), Semayang (Balikpapan), Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Kendari New Port, dan Pelabuhan Samarinda.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 31 Agustus 2018

“Yang lebih menjamin _output_ kepastian layanan dan PNBP layanan pelabuhan. Dan di ujung tentunya _outcome_ _logistic time_, _logistic cost_ dan _logistic performance_ yang lebih baik,” jelas Asdep Bimo.

Dengan peningkatan tata kelola pelayanan di sejumlah pelabuhan juga akan membantu penataan ekosistem logistik nasional. Sesuai dengan Inpres no. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, terdapat empat program di dalamnya, yakni simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik domestik maupun internasional, kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik, dan penataan tata ruang kepelabuhanan dan jalur distribusi barang.

Program Ekosistem Logistik Nasional yang diketuai oleh Kementerian Keuangan dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai anggota di dalamnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 56/KMK.4/2021, berkomitmen untuk mewujudkan program tersebut di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

BIRO KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel