FotoBerita DeputiDeputi 3

Tindak Lanjuti Arahan Menko Luhut, Kemenko Marves Gelar FGD Terkait Pelabuhan Adikarto dan Bandara YIA

Dibaca: 4 Oleh Senin, 5 April 2021April 12th, 2021Tidak ada komentar
Tindak Lanjuti Arahan Menko Luhut, Kemenko Marves Gelar FGD Terkait Pelabuhan Adikarto dan Bandara YIA
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers
No.SP-223/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Yogyakarta, Menindaklanjuti arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait penyelesaian masalah di kawasan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto (PPTA) dan Yogyakarta International Airport, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) Penanggulangan Sedimentasi dan Abrasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto (PPTA) dan Yogyakarta International Airport (YIA) melalui Pendekatan Kondisi Geologi dan Geodinamika Pesisir di Yogyakarta (Senin, 5-4-2021).

Menurut Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Yudi Prabangkara sedimentasi menjadi salah satu permasalahan belum beroperasinya PPTA. “Ada sedimentasi yang berasal dari sungai dan juga dari laut sehingga kapal nelayan tidak dapat masuk ke pelabuhan,” katanya.

Tidak hanya itu, pengajar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) FT UGM Prof. Nur Yuwono sebagai narasumber mengatakan permasalahan lain dan usaha untuk mengatasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto di antaranya pertama, yaitu tata letak pemecah gelombang yang ada masih kurang optimal tidak menyesuaikan dengan design nature-nya. Juga pemecah gelombang didesain mengikuti lebar mulut muara, sehingga tata alur pelayaran relatif sempit. “Oleh karena itu, untuk mengatasinya harus ada realigment tata letak pemecah gelombang,” jelas Prof. Nur.

Baca juga:  Protein Kaya Manfaat dari Laut

Kedua, tambah Prof.Nur, ada pendangkalan di alur pelayaran dan gerbang pelabuhan, sehingga kapal sulit masuk. Menurut Prof.Nur sumber utama pendangkalan ini adalah sedimen dr laut bukan dari sungai. Jadi bangunan pemecah gelombang saat ini yang lebih melihat transport sedimen dari hulu tidak tepat. Apabila untuk mengatasi sedimen ini dilakukan pengerukan akan segera terjadi pendangkalan lagi. Gerbang pelabuhan juga berada di zona pergerakan sedimen (littoral zone), sehingga sedimen dengan mudahnya masuk ke kolam dan alur pelayaran.

Terkait hal ini Prof.Nur merekomendasikan solusi masalah yaitu realignment tata letak pemecah gelombang dan pengelolaan transport sedimen (sedimen transport management).

Lebih lanjut Asdep Yudi mengatakan, penanganan ini tidak bisa dilakukan secara satu persatu. Karena menurutnya penanganan yang ada di Pelabuhan Tanjung Adikarto berimplikasi terhadap keberadaan dengan bandara YIA. Bangunan yang akan dikonstruksi oleh YIA pun akan berpengaruh terhadap fasilitas PPTA, demikian sebaliknya.

“Oleh karena itu hari ini tercapai suatu kesepakatan, kita akan menindaklanjuti hasil dan rekomendasi FGD ini mulai dari membuat kajian integratif dari kajian-kajian yang telah dikerjakan sebelumnya mulai data dan informasi kondisi lingkungan, informasi desain, rencana pembangunan dan pengoperasian dari fasiltas tersebut. Untuk menanggulangi erosi dan sedimentasi itu tidak parsial, tetapi kita akan bersama-sama bersatu antara YAI dan PPAT,” katanya.

Baca juga:  Menko Luhut B. Pandjaitan Rapat Penyesuaian Tarif PJP2U Bandara Banyuwangi, Ahmad Yani, Soeta Terminal 1

Lebih lanjut Asdep Yudi mengatakan, langkahnya yaitu dengan melakukan quick assesment selama 2 bulan sesuai dengan arahan Menko Luhut. “Jadi kita meredesain, kami akan mengarahkan BPPT dengan laboratorium pantainya serta UGM sebagai team leader untuk menyusun proposal teknis dan pendanaannya untuk selama 2 bulan tersebut. Tadi sudah bersedia PUPR akan mendukung terkait konstruksi bangunan pengaman pantai, BPPT akan support dengan segala fasilitasnya seperti laboratorium yang bisa dipakai,” tutur Asdep Yudi.

Terakhir, Asdep Yudi mengatakan harapannya minggu ini tim quick assesment sudah bisa mulai bekerja dan bisa selesai sesuai target yaitu 2 bulan.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel