Berita DeputiDeputi 2

Tindaklanjuti Perintah Menko Luhut Soal Pipa atau Kabel Bawah Laut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Gelar Koordinasi dengan K/L Terkait

Dibaca: 90 Oleh Jumat, 20 Agustus 2021Tidak ada komentar
Screenshot 2021 08 20 155817
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves Jakarta, Telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, 217 jalur koridor, 43 segmen pipa, 4 landing station dan 209 beach main hole  pada 18 Februari 2021 lalu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Pada bulan tersebut juga, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri perihal penetapan alur pipa dan/atau kabel bawah laut. Pada waktu itu diberikan arahan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengenai pipa dan/atau kabel bawah laut, antara lain Proses izin dari Kementerian Perhubungan agar segera dialihkan semua kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar perizinan tentang pipa dan/atau kabel bawah laut dilaksanakan terpusat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hal tersebut diharapkan selesai dalam 1 (satu) bulan,

Selain itu, Menko Luhut juga menginstruksikan untuk melakukan sosialisasi kebijakan ini dan memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk menyelesaikan desain dari SOP (Prosedur Operasional Standar) proses bisnis penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut di perairan Indonesia. Hal ini merupakan terjemahan dari Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 yang harus dituntaskan dalam waktu 5 (lima) bulan ke depan dari Februari.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rapat Progress Program Kerja Kemenko Maritim

Melalui berbagai kemajuan dari adanya penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, kembali diadakan tindak lanjut melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kemenko Marves, M. Rasman Manafi. Asdep Rasman mengatakan bahwa kegiataan  penyelenggaraan penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, merupakan tugas yang diamanahkan oleh Tim Pengarah Nasional yang diketuai oleh Menko Luhut dengan beranggotakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beserta Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Asdep Rasman menambahkan bahwa dalam Proses Bisnis (Probis) penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut ini tidak hanya penataan koridor pipa dan/atau kabel bawah laut  pada ruang laut semata, tetapi perlu juga melihat dari sisi kemudahan dalam berinvestasi, agar selain kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut, kita juga harus memberikan kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi di wilayah periaran Indonesia. Selain itu, keberadaan Probis juga menjadi pintu dilakukannya pengawasan, penertiban dan pembongkaran bangunan instalasi yang tidak digunakan atau habis masa berlakunya.

Baca juga:  Memperingati Hari Nusantara ke-19, Deputi Safri: Hari Nusantara Memperkuat Rasa Kesatuan

“Proses bisnis ini mendorong investasi yang kondusif buat negara kita. Kita harus memberikan jaminan dalam kepastian proses pengurusan perizinan ini sekaligus mengoptimalkan ruang pengelolaan ruang laut kita,” papar Asdep Rasman saat dimintai keterangannya di Jakarta pada Hari Jumat (20-08-2021).

Dengan penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut yang baik, dia berharap nantinya proses bisnis, penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut yang didalamnya juga mempertimbangan aspek teknis, keselamatan pelayaran, pertahanan dan keamanan, perlindungan lingkungan laut dan aspek politis,  mampu memberi hasil yang baik bagi Indonesia.

Selain itu, Asdep Rasman juga berharap agar kementerian/lembaga terkait  seperti KKP, Kemenhub, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) yang dibentuk dalam Surat Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut  oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, bisa segera menindaklanjuti penetapan proses bisnis penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Baca juga:  Kemenko Marves Gelar FGD Terbatas Persiapan Pembentukan Annual Southeast Asian Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel