ArtikelBeritaFotoPenguatan Implementasi Reformasi BirokrasiRakor RB

Tindaklanjuti Rekomendasi KemenpanRB, Kemenko Marves Bahas Indikator Kinerja Utama

Dibaca: 20 Oleh Selasa, 8 Juni 2021Tidak ada komentar
Tindaklanjuti Renja, Kemenko Marves Bahas Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers

No.SP-358/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves–Jakarta, Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi KemenpanRB pada hasil evaluasi implementasi SAKIP Kemenko Marves Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Biro Perencanaan melaksanakan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Marves secara tatap muka dan virtual pada Selasa 8 Juni 2021. Kepala Biro Perencanaan Arif Rahman menyampaikan bahwa pembahasan IKU ini harus segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Kemenko Marves. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut penyusunan Renja Kemenko Marves Tahun 2022.

“Konsekuensi pembuatan dokumen Renja adalah juga harus disiapkan materi yang akan dituangkan menjadi indikator program, sasaran, kinerja di semua unit kerja tahun 2022. Terdapat 5 komponen di dalam SAKIP, yang berkaitan dengan komponen Perencanaan salah satunya adalah Renja. Saat ini sedang dibahas salah satu dari komponen perencanan di SAKIP. Harus betul-betul dipahami apa yang menjadi target capaian di masing-masing kedeputian,” kata Karo Arif dalam membuka sambutannya.

Setiap tahun pemerintah melakukan tahap perencanaan kinerja dan anggaran, karena tertera di dalam undang-undang, maka semua dokumen pendukung harus disiapkan. SAKIP dirancang untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Baca juga:  Peringati Sumpah Pemuda, Presiden Dengarkan Aspirasi Perwakilan Pemuda di Istana Bogor

Karo Arif menyampaikan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun tidak signifikan. Dengan semua dokumen pendukung yang telah disiapkan, kenaikan di semua komponennya yang hanya sebesar nol koma sekian agak mengecewakan. Hal tersebut menyebabkan grade nilai SAKIP Kemenko Marves masih berada di B seperti tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi Kemenpan RB yang perlu menjadi perhatian antara lain pertama, Indikator Kinerja Utama (IKU) terlalu luas sehingga sulita dilakukan cascading. Kedua, capaian outcome diluar kontrol Kemenko Marves dan ketiga. rumusan IKU sama dengan K/L teknis.

“Sesuai arahan Sesmenko, agar IKU di kedeputian diperhatikan kembali agar tidak sama persis dengan K/L teknis sesuai arahan Kemenpan RB. Maka dalam rapat ini perlu diperhatikan IKU mana yang terlalu teknis sehingga tidak tepat bila menjadi IKU Kemenko Marves,” tambah Karo Arif.

Karo Arif juga menambahkan beberapa rekomendasi dari Kemenpan RB, yaitu mempersempit IKU sesuai dengan domain Kemenko Marves dan mencari rumusan IKU yang tepat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kemenko Marves.

Baca juga:  Menko Luhut: One Belt One Road, Bisnis Tidak Mengenal Istilah 'Invasi'

“Sebagai catatan, Perjanjian Kinerja (PK) dapat direvisi sesuai dengan kondisi terkini, misalnya karena perubahan anggaran atau perubahan kondisi ekonomi. Harapannya di tahun 2020 dapat mencapai nilai 70, namun realisasinya belum mencapai nilai tersebut. Pada tahun 2021 Kemenko Marves bercita-cita mencapai angka 80,” ungkap Karo Arif.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi RB Kemenko Marves antara lain pertama, penyelerasan PK dengan dokumen perencanaan lainnya, dan juga dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kedua, integrasi data dalam e-sakip Marves. Ketiga, mempertajam proses perencanaan kinerja sehingga mengarah kepada kebijakan. Keempat, penyiapan reward and punishment yang tidak lepas dengan sistem integrasi informasi, dan kelima, peningkatan kualitas evaluasi internal.

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja (AK) Yetri Fermila menyampaikan pembahasan PK tahun 2022 dilakukan lebih awal agar menghindari keterlambatan penyampaian ke Kemenpan RB seperti tahun 2021. Hal ini karena bobot Perencanaan dalam komponen penilaian SAKIP adalah 30% yang merupakan bobot paling besar, sehingga komponen ini perlu dikawal dalam dalam pembuatannya.

Baca juga:  Mimpi Jadikan Danau Toba Destinasi Wisata Kelas Dunia

“Manual IKU agar disusun berdasarkan gambaran kinerja yang ingin dihasilkan. Saat ini tidak terlihat keselarasan antara dokumen Renstra, Renja, dan PK. Saat penyusunan PK perlu dirumuskan dengan tepat terutama pada level Stakeholders dan Customer,” kata Kabag Yetri.

Dalam pengukuran kinerja akan menggunakan Balance Score Card (BSC) yang merupakan alat bantu untuk menetapkan sasaran dari berbagai perspektif. Keunggulan BSC antara lain mudah diintegrasikan, ringkas, setiap individu dapat mengetahui apa yang harus dilakukan.

“Agar dibuat logbook rekomendasi Kemenpan RB yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja, kegiatan dalam 1 semester ini, apa saja bimtek, pelatihan dan lain sebagainya,” tutup Kabag Yetri.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel