BeritaFotoPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Demi Peningkatan Kinerja, Kemenko Marves Adakan Bimtek

Dibaca: 102 Oleh Sabtu, 29 Agustus 2020Tidak ada komentar
Tingkatkan Kapasitas Pegawai Demi Peningkatan Kinerja, Kemenko Marves Adakan Bimtek
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves-Bandung, Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus diupayakan agar rutin dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) di Kemenko Marves telah diberikan berbagai bimbingan teknis guna meningkatkan kinerja individu, unit kerja, maupun Kemenko Marves sebagai kesatuan organisasi.

Terkait hal tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Pelaporan pada 27 s.d. 29 Agustus 2020. Bimtek penyusunan pelaporan dilakukan sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kemenko Marves sehingga perlu penyesuaian penyampaian laporan dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Saya di sini untuk membuka Evaluasi dan Penyiapan Laporan Kinerja serta Pencocokan dan Penelitian Data Keuangan Semester 1 tahun 2020, dan peningkatan kapasitas pegawai merupakan hal yang penting untuk dilakukan, untuk itu saya harapkan para pejabat yang hadir dapat mengikuti dan membimbing stafnya masing-masing” ucap Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Marves, Agung Kuswandono, sekaligus membuka kegiatan di Saung Udjo.

Menurutnya, pemilihan lokasi pembukaan yang tidak biasa tersebut dilakukan sebagai upaya Kemenko Marves untuk meningkatkan ekonomi kreatif.

“Kita selama ini kan sudah terkurung karena covid19, kemudian sekarang protokol Kesehatan sudah diterapkan, dan tidak ada salahnya kalo kita bangun Kembali. Untuk itu Kemenko Marves mengadakan acara di tempat tempat destinasi pariwisata untuk ikut mengungkit ekonomi kreatif masyarakat setempat dengan cara kita mengadakan acara di tempat-tempat seperti ini” tutur Sesmenko Agung.

Baca juga:  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan meeting dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta (29/11)

Dirinya yang juga penikmat seni tradisional kemudian mengungkapkan, meskipun di tempat wisata dan dalam suasana yang santai, namun para peserta tetap melaksanakan jaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki Kawasan wisata.

Selanjutnya, Sesmenko Agung menekankan bahwa pembelajaran merupakan hal yang perlu dilakukan secara rutin, agar kualitas kerja dan pekerjaan juga ikut mengalami peningkatan.

Dirinya kemudian menekankan kepada para pejabat level eselon dua yang hadir pada kegiatan tersebut, bahwa jangka waktu peningkatan kinerja hanya tinggal 4 bulan saja untuk itu masing-masing unit kerja jangan terlena karena waktu tersebut tergolong singkat.

Pada kesempatan tersebut, Sesmenko Agung mengingatkan kepada para pejabat yang menduduki posisi baru agar tidak sombong, dan diharapkan dapat membangun suasana kerja yang nyaman serta produktif.

“Jika bicara mengenai laporan, pasti berkaitan erat dengan SAKIP yang setiap tahun dilakukan penilaian dan tercatat sebagai rapor kinerja instansi” jelas Kepala Biro (Karo) Perencanaan, Arif Rahman dalam pembukaannya.

Menurut Karo Arif, pihaknya memandang penting pelaporan tersebut, hal tersebut ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Edaran pelaksanaan pelaporan di lingkungan Kemenko Marves yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

“Tentu setiap laporan yang kita susun berdampak langsung pada kinerja. Untuk itu bimtek ini bertujuan agar terwujudnya laporan yang berkualitas melalui penyediaan SDM penyusun laporan yang kompeten dengan sistem yang handal” tutur Karo Arif.

Baca juga:  HARI KEPENDUDUKAN DUNIA 2017: MASA DEPAN DEMOGRAFI INDONESIA DAN KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Terkait dengan pemenuhan SDM yang handal, Karo Arif menuturkan bahwa bahan ajar pada bimtek tersebut untuk diketahui pula oleh para pejabat demi meningkatkan kompetensi di semua strata jabatan.

Menurut Perencana Madya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB), Akhmad Hasmy, penyusunan suatu laporan institusi pemerintah adalah sebuah jaminan, sehingga harus dipastikan pencapaian kinerja di dalam laporan harus jujur dan dapat dipertanggung jawabkan karena pelaporan terkait dengan kinerja telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam paparannya, Perencana Madya Akhmad Masmy menuturkan bahwa pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur dan jelas seperti apa saja capaian yang telah dihasilkan sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada bimtek penyusunan pelaporan tersebut, para peserta dipersilakan memaparkan bentuk laporan yang telah dibuat untuk selanjutnya dievaluasi oleh akademisi sekaligus peneliti Universitas Indonesia, Siti Nurhayati.

“Sebelum Menyusun laporan, tiap unit kerja harus memahami betul target kinerja yang ingin dicapai. Saya setuju untuk menentukan target setingginya namun perlu diperhatikan juga kapasitas dan kemampuan” terang Siti.

Karo Arif berpesan agar kedepan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti salah format, ketidakpahaman aplikasi, dan SDM penyusun laporan yang tidak kompeten dapat terganti dengan SDM penyusun pelaporan yang akuntabel.

Baca juga:  Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional 

Pencocokan dan Penelitian Data

Pada kesempatan yang sama, sekaligus dilakukan pula pencocokan data keuangan oleh para Sekrtetaris Deputi (Sesdep) yang hadir pada kegiatan tersebut.

“Pertemuan membahas pencocokan dan penelitian data untuk menjadi pengawasan terkait major project yang merupakan kelanjutan dari janji serta arahan Presiden. Hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi Kemenko Marves untuk mensinkronisasi, mengkoordinasi, dan mengawasi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam lingkup Kemenko Marves” jelas Karo Arif.

Menurutnya, Kemenko Marves bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal projek-projek strategis nasional yang berawal dari janji Presiden kepada masyarakat maupun arahan langsung Presiden kepada K/L.

“Kita selaku Kemenko memiliki fungsi bahwa 7 K/L yang ada dibawah koordinasi kita harus menyelesaikan targetnya. Karena semua proyek ini terkait dengan K/L. Jadi kita memang pasti bertanggung jawab dan terlibat di dalam ini” tutur Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum Laut sekaligus anggota gugus tugas, Okto Irianto.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel