Berita DeputiDeputi 1

Tingkatkan Kepedulian terhadap Isu Kemaritiman pada Generasi Muda, Kemenko Marves bersama KKP dan UNDIP Gelar Webinar Terkait Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir

Dibaca: 55 Oleh Jumat, 22 Oktober 2021Tidak ada komentar
5 3
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-659/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves – Jakarta, Guna meningkatkan kepedulian terhadap isu kemaritiman pada generasi muda, khususnya mahasiswa, Kemenko Marves bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Diponegoro (UNDIP) menyelenggarakan Webinar Series Hukum Laut Rebound: UNCLOS 1982 dan Tantangan Kontemporer Perubahan Iklim dan Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir pada hari Kamis (21-10-2021) secara virtual.

“Webinar kali ini akan mengangkat secara khusus bagaimana isu-isu kontemporer yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pendayagunaan sumber daya pesisir bisa menjadi perhatian khusus bagi para akademisi, praktisi dan para mahasiswa, sehingga kajian berkelanjutan untuk mewujudkan sebuah konsep hukum yang responsif dapat terwujud dengan baik,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo dalam webinar tersebut.

Dengan melibatkan generasi muda atau mahasiswa pada webinar ini, diharapkan dapat mempersiapkan dan meningkatkan kesadaran sedari dini, sehingga mampu menumbuhkan cara berpikir visioner dan mampu memetakan langkah-langkah strategis yang perlu dipersiapkan saat ini, guna mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.

“Saya berpandangan, kondisi tersebut hanya bisa direalisasikan jika adanya hubungan yang erat antar generasi, untuk itu mari kita dorong agar pemuda dan pemudi para penerus bangsa dapat memiliki pemikiran yang kritis dan visioner yang tidak hanya berorientasi pada materi namun juga berimbang dengan kontribusi pada bangsa dan negaranya,” tegas Deputi Basilio.

Baca juga:  Menko Kemaritiman Dan Investasi Luhut B. Panjaitan Meeting Dengan UK special envoy for COP262 Mr John Murton

Selain itu, Deputi Basilio juga mengungkapkan bahwa sebagai negara pihak Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982, Indonesia adalah negara yang sangat aktif melakukan proyeksi ke depan dan mendorong perubahan positif bagi kepentingan nasional. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama di dunia internasional pada saat ini adalah efek sea level rise pada delimitasi maritim.

“Berbagai kajian kebijakan tengah secara hati-hati disusun oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, Indonesia juga secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi negara-negara pulau dan kepulauan yang merasakan dampak paling nyata dari efek perubahan iklim melalui Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum),” terang Deputi Basilio.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam webinar tersebut juga menyebutkan bahwa laut dan ekosistem pesisir merupakan komponen utama bumi yang memiliki peran penting dalam mengendalikan iklim serta meningkatkan jasa lingkungan yang akan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Senada dengan Deputi Basilio, Menteri Trenggono juga mengungkapkan kebijakan yang sedang disusun pemerintah terkait pendayagunaan laut.

Baca juga:  Melalui MUAI Kemenko Maritim Ingin Tanamkan Wawasan Kemaritiman Sejak Dini

“Salah satu program terobosan KKP ialah program kebijakan penangkapan terukur. Dalam mengimplementasikannya, KKP sedang menyiapkan payung hukum untuk memberikan kepastian sarana prasarana yang terdiri dari kapal pengawas, pesawat pengawas, dan teknologi informasi untuk pendataan dan pengawasan,” terang Menteri Trenggono.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur tersebut meliputi area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi, musim penangkapan ikan, jenis alat tangkap, pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan, penggunaan ABK lokal, suplai pasar domestik dan ekspor ikan dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan, serta jumlah pelaku usaha dengan memberlakukan sistem kontrak.

Dalam UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk memanfaatkan sumber daya alam di perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan aspek ekologi. Dalam penyusunan dan implementasi kebijakan kelautan dan perikanan, dibutuhkan basis pengetahuan hukum laut dan instrumen hukum internasional.

“Kepada generasi muda, para mahasiswa, kami titipkan pesan agar ilmu dan inspirasi yang kita terima di hari ini dapat menjadi api semangat yang membuat kita semakin mencintai tanah dan air Indonesia, membuat kita cermat dan strategis dalam membaca arah masa depan isu kelautan global, sehingga Indonesia selalu secara efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menempatkan Indonesia pada posisi yang seharusnya, Poros Maritim Dunia,” pungkas Deputi Basilio mengakhiri pembicaraannya.

Baca juga:  Peranan Ibu Sangat Penting dalam Giatkan Gerakan Indonesia Bersih

Webinar ini juga turut menghadirkan pembicara yang merupakan sosok ahli dibidang kelautan, yaitu Guru Besar Hukum Laut Internasional bidang Kemaritiman FH-UNDIP, Prof. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Ketua CoREM-Center for Rehabilitation and Disaster Mitigation Studies UNDIP, Dr. Muhammad Helmi, S.Si., M.Si., Guru Besar Departemen Sumber Daya Akuatik FPIK-UNDIP, Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, M.S., Duta Besar Indonesia untuk Jerman / Pakar Hukum Laut Internasional, Arif Havas Oegroseno, Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc., Sci., Associate Professor of Marine Science University of South Pacific, DR. Joeli Veitayaki.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel