Berita DeputiDeputi 1

Tingkatkan Keselamatan Maritim di Wilayah Konservasi, Pemerintah Gelar FGD Bahas Rencana Penetapan Wilayah Perairan Sangat Sensitif dan Wilayah Laut Yang Dilindungi

Dibaca: 59 Oleh Rabu, 28 Oktober 2020Tidak ada komentar
Tingkatkan Keselamatan Maritim di Wilayah Konservasi, Pemerintah Gelar FGD Bahas Rencana Penetapan Wilayah Perairan Sangat Sensitif dan Wilayah Laut Yang Dilindungi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Lombok, Kemenko Marves menyelenggarakan FGD Rencana Penetapan Wilayah Perairan Sangat Sensitif (Particularly Sensitive Sea Area/PSSA) dan Wilayah Laut Yang Dilindungi (Marine Protected Area/MPA) di Perairan Indonesia pada 26-28 Oktober 2020. FGD dimaksud diselenggarakan dalam rangka meneruskan program Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim, Kawasan Konservasi Perairan, dan Wisata Bahari sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman 7 K/L (Kemenkomar, Kemenhub, KKP, KLHK, Kemenpar, TNI, BIG) tentang yang telah ditandatangani pada 26 Maret 2019.

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban menjamin keselamatan maritim di wilayah perairan Indonesia, yaitu perlindungan dari bahaya dan pengelolaan risiko kerugian terhadap manusia yang terjadi di laut. Dalam hal ini, konsep keselamatan maritim meliputi kerugian yang bersifat langsung, seperti hilangnya nyawa manusia, dan kerugian yang bersifat tidak langsung, misalnya hilangnya harta benda dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan maritim dan pencegahan kerusakan lingkungan maritim akibat aktivitas manusia di laut tidak dapat dipisahkan dari konsep keselamatan maritim.

Baca juga:  Kemenko Marves Dorong Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial

Program keselamatan maritim terkait perlindungan lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan konservasi, dijalankan sejak 2017 dan meliputi tujuh komponen, yaitu estimasi daya dukung secara berkelanjutan di kawasan konservasi perairan pada kunjungan objek wisata bahari, tinjauan valuasi ekonomi pada berbagai lingkungan kawasan konservasi perairan, percepatan penataan alur perlintasan (koridor alur pelayaran, zona labuh kapal, tata cara berlalu lintas, dan penataan sarana bantu navigasi pelayaran) di kawasan konservasi, penyusunan Kesepahaman yang memuat sharing data bersama, program bersama (harmonisasi program), hak dan kewajiban, kerangka pendanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan; penetapan PSSA dan MPA di perairan Indonesia; integrasi Kawasan Konservasi ke Peta Laut Indonesia dan publikasi nautika lainnya, serta pengumuman dan sosialisasi ke masyarakat maritim.

“Indonesia dapat mengusulkan ke Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) untuk menetapkan kawasan konservasi yang ada di Indonesia sebagai PSSA, atau mengumumkan bahwa Indonesia menetapkan kawasan tertentu sebagai MPA. Hal ini bertujuan agar masyarakat maritim nasional dan internasional memperhatikan pentingnya lingkungan perairan di kawasan tersebut,” ungkap Nanang Widiyatmojo, Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim. Pengajuan PSSA dan penetapan MPA khususnya perlu dilakukan untuk perairan yang banyak dilayari pelayaran internasional.

Baca juga:  Atasi Persoalan Banjir Rob Pantai Utara Jakarta, Kemenko Marves Terus Koordinasi Lintas Instansi

Saat ini, pemerintah Indonesia masih memproses pengajuan PSSA di Selat Lombok, yang direncanakan meliputi perairan Gili Matra dan Nusa Penida. Pengajuan draf proposal menunggu jadwal pembahasan PSSA di agenda sidang IMO, yang berubah akibat pandemi Covid-19. “Sementara ini, kami tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk updating data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengajuan dokumen, khususnya terkait Kawasan Gili Matra,” ungkap narasumber dari Kementerian Perhubungan. Peserta FGD kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Gili Matra pada 27 Oktober 2020.

Selain membahas perkembangan proses persiapan pengajuan proposal PSSA di Selat Lombok, kegiatan juga diisi dengan updating status kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Narasumber dari KLHK menyampaikan bahwa saat ini telah ditetapkan 41 unit kawasan konservasi perairan yang dikelola KLHK dengan luas 4,72 juta hektar.  Sementara narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 58 kawasan konservasi. “Luasnya saat ini 23,38 juta hektar,” ungkapnya. “Indonesia telah memiliki komitmen global untuk menetapkan 10 persen dari wilayah perairan kita sebagai MPA pada 2030, kami optimis target ini dapat dipenuhi”.

Baca juga:  Publikasi Kegiatan Kemenko Maritim di Pameran Pekan Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 2017

Narasumber dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL menyampaikan informasi mengenai prosedur pemberitaan dan pencantuman kawasan konservasi pada Peta Laut Indonesia, “seiring menguatnya koordinasi antar instansi, pengumuman penetapan kawasan konservasi kepada khalayak  maritim melalui Berita Pelaut Indonesia dan pencantuman dalam Peta Laut Indonesia akan terus dilakukan secara bertahap”.

Sebagai rencana selanjutnya untuk mempercepat penetapan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia dan pengajuan PSSA Selat lombok dan Gili Matra, direncanakan akan di bentuk Tim koordinasi antar K/L dibawah koordinasi Kemenko Marves melalui Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel