Berita

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kemenko Marves Gelar Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Dibaca: 11 Oleh Kamis, 1 April 2021Tidak ada komentar
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kemenko Marves Gelar Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers

No.SP-215/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves – Sentul, “Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), kita adalah abdi negara, pelayan masyarakat. Masyarakat berhak tahu apa yang pemerintah lakukan. Kita harus terus berupaya menyediakan informasi yang berimbang dan benar, agar jangan sampai berita yang diserap oleh masyarakat merupakan hoax,” tegas Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  (Semenko Marves) Agung Kuswandono saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi dan Pelayanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 31 Maret – 1 April 2021 di Sentul, Kabupaten Bogor.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan  sebagai ajang edukasi dan sosialisasi terkait sistem dan standar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

“Pelayanan publik adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada para stakeholder hingga benar-benar bermanfaat. Bagaimana masyarakat mendapatkan layanan yang optimal, dan bisa sesuka hati untuk meminta layanan, serta kebebasan untuk mengkritik,” papar Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Aris Samson dalam sesi bertajuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Penerapan Standar Pelayanan, Hari Rabu (31-3-2021).

Baca juga:  Tes CPNS Kemenko Kemaritiman Memasuki Tahap Akhir

Deputi Aris melanjutkan, bahwa Standar Pelayanan didefinisikan sebagai Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayananan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam menyusun Standar Pelayanan, ada enam unsur utama yang harus dipenuhi yakni sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan.

Terpisah, pada Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Publik, hadir Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi. Dalam paparannya dia menjabarkan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar pelayanan informasi kepada masyarakat.

“UU KIP sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. UU KIP ini memiliki manfaat antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mengakselerasi pemberantasan KKN, dan mengoptimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik,” jelas Cecep Suryadi pada Hari Kamis (1-4-2021).

Diapun lantas menggarisbawahi bahwa selain menyediakan informasi, PPID juga memiliki kewajiban lainnya, antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan, melakukan verifikasi bahan informasi, melakukan uji konsekuensi bagi informasi dan dokumentasi yang dikecualikan serta melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

Baca juga:  Maritim Kuat, Indonesia Kuat

Setelah pemaparan materi, pada sesi terakhir seluruh partisipan mengikuti bimbingan teknis berupa pengisian Daftar Informasi Publik dan Kalender Kegiatan melalui situs e-ppid.maritim.go.id. Selain itu, juga diadakan sosialisasi terkait penambahan fitur berupa layanan permohonan informasi serta integrasi data dan informasi di seluruh kedeputian.

Kemenko Marves terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan  layanan informasi publik yang efektif dan efisien. Saat ini, PPID Kemenko Marves tengah mengembangkan berbagai layanan informasi publik, antara lain penyediaan desk khusus layanan informasi di lantai 1 gedung Kemenko Marves, menyediakan layanan informasi berbasis elektronik pada situs e-ppid.maritim.go.id dan melalui kanal media sosial Kemenko Marves.

Turut berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari kementerian dan lembaga yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Baca juga:  Dukung Gernas BBI, Kemenko Marves Terus Monitor Keberlanjutan Program Konverter Kit Karya Anak Bangsa

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel