FotoBerita DeputiDeputi 6

Tingkatkan Potensi Pariwisata Bahari, Pemerintah Bahas Peluang dan Tantangan Investasi Jasa Pariwisata Melalui Kedatangan Kapal Wisata Asing (Yacht) di Indonesia

Dibaca: 33 Oleh Rabu, 24 Februari 2021Tidak ada komentar
Tingkatkan Potensi Pariwisata Bahari, Pemerintah Bahas Peluang dan Tantangan Investasi Jasa Pariwisata Melalui Kedatangan Kapal Wisata Asing (Yacht) di Indonesia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-122/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves-Bali, Guna membahas peluang dan tantangan investasi jasa pariwisata yang mendukung kedatangan kapal wisata asing (yacht) di Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan terkait pada hari Rabu (24-02-2021). Hasil diskusi ini kemudian akan menjadi pertimbangan langkah strategis dalam mengembangkan investasi bidang jasa pariwisata melalui kedatangan kapal wisata (yacht) asing di Indonesia.

Membuka sesi diskusi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto mengungkapkan terdapat tren pariwisata dengan menggunakan yacht.

“Ada tren kecenderungan yang kita lihat. Misalnya keluarga yang keliling Bali dengan yacht yang sudah standby di dermaga. Ini ada peluang pasar yang cukup menarik meskipun mungkin tidak sebesar pasar yang normal, namun ini menarik,” ungkap Deputi Seto.

Meski demikian, Deputi Seto juga menyampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, sektor pariwisata masih terdampak cukup dalam. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang menyusun program vaksinasi massal khususnya di sektor pariwisata. Hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan sektor pariwisata ini.

“Bersama Kementerian Kesehatan, kita sedang mencoba untuk memformulasikan bagaimana kita bisa melakukan vaksinasi massal untuk para pelaku sektor pariwisata, khususnya yang ada di Bali, sehingga pengunjung bisa datang tanpa  resiko terpapar Virus Corona,” jelas Deputi Seto.

Menyambung Deputi Seto, Asisten Deputi (Asdep) Investasi Bidang Jasa Farah Heliantina kemudian menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya FGD ini.

“Melalui FGD ini, kami ingin mendengarkan langsung dari para stakeholder terkait, dari sisi regulasi serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian kami ingin mendengarkan langsung peluang dan tantangan investasi ini dari pelaku usaha dari BUMN seperti Pelindo 1, Pelindo 3, serta para ahli dan agent yang sudah cukup lama bergerak dalam bisnis serta dari beberapa asosiasi terkait lainnya. Dari hasil rapat koordinasi hari ini akan merumuskan rekomendasi dan kebijakan yang akan mendukung serta mendorong pengembangan investasi jasa di sektor pariwisata melalui kedatangan kapal wisata (yacht),” terang Asdep Farah.

Baca juga:  Menko Luhut Kunjungi Bank Sampah UD. BINTANG SEJAHTERA di Lombok

Yacht saat ini telah menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan wisata bahari atau wisata maritim. Yacht itu sendiri merupakan alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan tenaga angin dan atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas.

“Indonesia merupakan negara maritim yang berada di kawasan laut yang luas dengan kepulauannya yang ribuan jumlahnya, tentunya marine tourism seharusnya menjadi unggulan dari indonesia. Untuk itu, tentunya kita perlu mengubah mindset atau model bisnis, dari model tradisional menjadi model new normal yang memperhatikan protokol Covid,” sambung Asdep Farah.

Asdep Farah juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam mengembangkan pariwisata yacht, yaitu ekosistem yang perlu saling terkait  dan mendukung, seperti sumber daya manusai,  infrastruktur/marina, regulasi perijinan satu pintu melalui platform digital seperti perijinan terkait visa, tenaga kerja asing, karantina, bea dan cukai dan sebagainya termasuk SOP pemeriksaan. Untuk menarik investasi di sektor pariwisata melalui kedatangan yacht di Indonesia, perlu juga relaksasi dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha  seperti insentif perpajakan serta kemudahan fasilitas di kepabeanan, kemigrasian,  karantina, dan kepelabuhan.

Baca juga:  Respon Insiden Kecelakaan Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura, Kemenko Marves Gelar Rakor dengan Kementerian Terkait

Sampai saat ini, ada 21 titik yang menjadi pelabuhan masuk dan keluar untuk yacht. Namun, saat ini pemerintah sedang berfokus hanya kepada 10 titik rekomendasi pelabuhan masuk dan keluar untuk yacht. Penyesuaian lokasi ini berdasarkan pendekatan wilayah perbatasan antar negara dan last call port untuk meningkatkan aspek keamanan dan kemudahan wisatawan.

Dalam FGD tersebut, Alexander Reyaan selaku Direktur Bidang Wisata Alam, Budaya, dan Buatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga menjadi salah satu narasumber dalam diskusi ini kemudian juga menyampaikan beberapa tantangan dan upaya pengembangan wisata yacht.

“Yang pertama itu di titik labuh atau titik singgah, sehingga menyebabkan mereka  singgah di titik yang jauh dari pelabuhan dan menyebabkan dampak seperti kerusakan karang. Kemudian upaya peningkatan length of stay, kendala interaksi pelayan yacht dengan masyarakat, serta kendala di setiap titik singgah itu masih sangat kurang fasilitas penunjang,” ungkap Direktur Alex.

Terkait dengan kendala tersebut, pemerintah saat ini terus berupaya untuk membangun fasilitas titik singgah serta menyiapkan local assistant untuk pelayanan wisatawan yacht. Diselenggarakan pula event skala nasional dan internasional seperti event Wonderful Sail Indonesia.

Menutup diskusi, Asdep Farah mengungkapkan bahwa saat ini koordinasi dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama meningkatnya investasi jasa sektor pariwisata ini dengan menggunakan mindset dan cara-cara baru yang menyesuaikan dengan kondisi New Normal.

“Memang mengembangkan investasi sektor jasa terutama sektor pariwisata untuk mendatangkan kapal pariwisata itu di Indonesia merupakan tantangan tersendiri, tetapi peluang itu sangat besar dan menarik. Digitalisasi dan sinkronisasi terkait kemudahan perijinan serta insentif  bagi pelaku usaha menjadi salah satu pendorong peningkatan investasi ini,” tutup Asdep Farah.

Baca juga:  Kembangkan Alat dan Mesin Pertanian, Menko Luhut: “Gunakan Produksi Dalam Negeri!"

Focus Group Discussion ini dibagi dalam dua panel. Panel pertama, ialah seputar perspektif pemerintah dan regulasi tentang investasi jasa pariwisata yang mendukung kedatangan kapal wisata asing di Indonesia.  Pada panel pertama, terdapat lima narasumber yang berasal dari  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, serta Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar. Sementara panel kedua, topik diskusinya ialah seputar perspektif investor tentang investasi jasa yang mendukung kedatangan kapal wisata asing di Indonesia.  Pada panel kedua, dihadirkan narasumber perwakilan dari Pelindo 1, Pelindo 3, Indonesia Local Expert Yacht Event, serta Destination Asia Cruise Tour Agent. Turut hadir pula dalam pertemuan ini perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, perwakilan Pemerintah Daerah Denpasar, Badung, dan Sabang, serta organisasi/lembaga lain.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel