Berita DeputiDeputi 1

Tingkatkan Standar Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Indonesia, Kemenko Marves Pantau Perkembangan Implementasi Ratifikasi Konvensi Internasional

Dibaca: 25 Oleh Jumat, 28 Mei 2021Tidak ada komentar
Tingkatkan Standar Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Indonesia, Kemenko Marves Pantau Perkembangan Implementasi Ratifikasi Konvensi Internasional
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-336/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Bogor, Setelah melakukan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995) pada 1 April 2019, Kemenko Marves bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan tindak lanjut  pemantauan dalam  Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Perpres Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995 pada hari Kamis (27-05-2021) hingga Jumat (28-05-2021) di Bogor. Implementasi STCW-F 1995 ini penting guna meningkatkan keselamatan navigasi dan penangkapan ikan nasional sekaligus mencetak pelaut kapal ikan yang memenuhi keahlian bertaraf internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2. Karenanya, sektor maritim (kelautan) menjadi salah satu sektor yang sangat strategis bagi Indonesia. Berdasarkan data dari BRSDM KKP, Indonesia diperkirakan memiliki nilai kekayaan laut yang mencapai US$ 1.338 miliar, atau setara dengan Rp 19.113 triliun per tahun.

Nilai tersebut merupakan potensi nilai dari gabungan sektor-sektor kelautan dan perikanan seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan, dan lainnya. “Dari sisi SDM kelautan dan perikanan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio D. Araujo kala membuka pertemuan pada Hari Kamis (27-5-2021).

Sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional, Indonesia turut melaksanakan penerapan standar sertifikasi yang harus dipenuhi semua tenaga kerja yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan di laut, yang dikenal sebagai STCW-F 1995. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Awak Kapal Penangkap Ikan – 1995 mulai berlaku pada tanggal 29 September 2012, dan telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2019. STCW-F 1995 merupakan konvensi pertama yang menetapkan persyaratan dasar tentang pelatihan, sertifikasi dan pengawasan untuk Personil Kapal Penangkap Ikan di tingkat internasional.

Baca juga:  Kemenko Maritim Pererat Hubungan dengan Jepang Melalui Seminar Space Utilization

“Pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Indonesia melalui Perpres No 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995 telah memulai untuk menginisiasi pekerjaan besar ini, yang dilakukan di STIP Jakarta dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang pada saat itu telah mendukung penuh dan menegaskan pentingnya peningkatan standar pendidikan dan pelatihan awak kapal penangkap ikan Indonesia,” tutur Deputi Basilio.

Pasca meratifikasi STCW-F 1995 dan mempertegas komitmennya di dunia Internasional melalui entry into force pada tanggal 27 Februari 2020, pemerintah melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BRSDM telah melakukan penyesuaian beberapa peraturan yang selama ini dijadikan sebagai acuan/pedoman proses penyelenggaraan Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan, yaitu Peraturan Kepala BPSDM No 105 – 111 Tahun 2012 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Diklat Ahli Nautika/Teknika Tingkat I, II, III dan Rating telah disesuaikan dengan standar yang dipersyaratkan STCW-F 1995.

“Kita berkumpul kembali di sini dalam rangka memantau perkembangan tindak lanjut ratifikasi konvensi STCW-F 1995 ini, mengenai capaian apa saja yang telah dihasilkan pasca ratifikasi 2 tahun yang lalu, serta permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi,” lanjut Deputi Basilio.

Baca juga:  Rekomendasi Bogor, Kendalikan Pencemaran Minyak di Laut

Kepala Pusat (Kapus) Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati selaku salah satu narasumber dalam pertemuan tersebut melaporkan berbagai capaian yang telah dilakukan sebagai bentuk bentuk implementasi STCW-F 1995.

“Salah satu capaian yang telah dilakukan ialah meluncurkan Quality Standard System (QSS) atau Sistem Standar Mutu Penyelenggaraan Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan ANKAPIN dan ATKAPIN Tingkat I, II, III dan Rating (Reviu atas Perka BPSDMKP No. 105–111 Tahun 2012),” sebutnya.

Bukan hanya itu, Kapus Lilly juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) melalui Peraturan Kepala BRSDMKP untuk memenuhi kebutuhan sertifikat  kompetensi bagi nelayan kecil dan nelayan dengan keterbatasan pendidikan formal, sosialisasi Komite Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan kepada seluruh Lembaga Diklat milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta melakukan harmonisasi antara Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenaker dan BNSP terkait penerapan 8 Standar Penyelenggaraan Diklat Berbasis STCW-F 1995 (khususnya Standar Kurikulum dan Sarpras).

“Dengan adanya standarisasi proses penyelenggaraan diklat pelaut kapal penangkap ikan, bisa dipastikan sebuah lembaga diklat dapat mencetak pelaut kapal penangkap ikan yang kompeten dan memenuhi keahlian dalam keselamatan, navigasi, dan pengoperasian kapal ikan (ship operation) bertaraf internasional,” lanjut Kapus Lilly Aprilya Pregiwati. Standarisasi tersebut, menurutnya, merupakan aspek penting dalam meningkatkan penyerapan awak kapal penangkap ikan Indonesia di pasar global.

Baca juga:  Menko Luhut menerima Kepala BKPM di Kantor Marves

“Kita harap pertemuan ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dan upaya tindak lanjut konkrit, dalam rangka mensukseskan upaya kita bersama untuk menyediakan standar pelatihan yang terbaik bagi seluruh awak kapal perikanan Indonesia,” pungkas Deputi Basilio.

Sebagai tindak lanjut, Deputi Basilio mengungkapkan diperlukan kerja sama antara Kemenhub dengan KKP terkait dengan buku pelaut.  Buku pelaut dan implementasi STCW-F 1995 ini, sebut Deputi Basilio, merupakan upaya untuk melindungi pelaut Indonesia, sesuai dengan amanat UUD NKRI Tahun 1945.

“UUD kita menjamin warga negara kita bekerja di mana saja. Memilih pekerja dimana saja itu hak dasar manusia. Kita tidak boleh membuat aturan yang membatasi warga negara kita untuk bekerja dimana saja. Kita hanya bisa memberikan perlindungan, tapi tidak bisa membatasi,” tegas Deputi Basilio.

Dimoderatori oleh Plt. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Helyus Komar, rapat koordinasi ini turut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP), Perwakilan ILO untuk Indonesia, serta berbagai asosiasi dan LSM yang terkait.

 

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel