Berita DeputiDeputi 6

Tinjau Progress dan Hambatan Kawasan Industri Batang, Pemerintah Dorong Pendirian Industri Farmasi

Dibaca: 39 Oleh Jumat, 13 November 2020Tidak ada komentar
Tinjau Progress dan Hambatan Kawasan Industri Batang, Pemerintah Dorong Pendirian Industri Farmasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Batang, Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan investasi dan pertambangan, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan melakukan audiensi terkait progress dan hambatan Kawasan Industri (KI) Batang, Jawa Tengah pada hari Jumat (13-11-2020).

“Melalui diskusi kali ini, kita akan rembukkan terkait kendala yang ada, baik itu kendala regulasi investasi, penyediaan sarana infrastruktur, hingga monitor progress rencana industri farmasi,” ungkap Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis Bimo Wijayanto.

Pemerintah, menurutnya, akan berusaha membantu percepatan pembebasan land clearing dan kendala lainnya agar KI Batang ini bisa segera rampung dan menjadi daya tarik bagi berbagai pihak serta mendorong terjalinnya kerjasama bilateral.

Kawasan Industri disiapkan pemerintah dengan infrastruktur pendukung yang sesuai dengan industri tertentu, salah satunya melalui fasilitas sharing utility. Dengan memaksimalkan fasilitas sharing utility pada Kawasan Industri, ditargetkan Indonesia akan mendapatkan pemasukan sebesar Rp 93 triliun per tahunnya. Selain itu, para investor pun dapat menurunkan jumlah investasi hingga 10%, serta pengurangan Harga Pokok Penjualan pada perusahaan hingga sebesar 20%.

Baca juga:  Kemenko Marves Koordinasikan Solusi Peningkatan Infrastruktur Jalan ke Zona Otorita BOB

Percepatan pembangunan Kawasan Industri serta pembangunan industri farmasi tersebut didasari pada amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menyatakan bahwa industri harus berada dalam kawasan industri serta arahan Presiden pada Rakernas dan Pertemuan Ilmiah Ikatan Apoteker Indonesia pada Hari Kamis (05-11-2020) bahwa Indonesia harus segera mewujudkan reformasi sistem kesehatan nasional melalui kemandirian obat dan bahan baku obat.

“Saat ini, Indonesia masih ketergantungan impor bahan baku obat. Meskipun industri farmasi berkembang, tapi sifatnya masih meracik saja dan belum bisa menang di sisi bahan baku,” tutur Asdep Bimo. Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu memperluas kapasitas terkait industri farmasi, salah satunya melalui KI Batang. Industri farmasi nasional akan memperkuat perekonomian nasional, baik yang bekerja di hulu maupun di hilir industri, dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta UMKM.

“Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri dan harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan,” terang Asdep Bimo.

Baca juga:  Kemenko Marves Pastikan Program PEN- ICRG di Bali Berjalan Lancar

KI Batang sendiri akan terbagi menjadi 4 klaster dan industri farmasi rencananya akan dibangun pada klaster 4 sebesar 400 Ha dengan perkiraan jumlah tenant hingga 50 pabrik. Sebagai rencana jangka menengah, pemerintah akan terus berupaya memastikan ketersediaan lokasi pengembangan industri intermediate pada sektor petrokimia serta mencari substitusi impor bahan baku obat. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan industri bahan baku obat serta meningkatkan ekspor pada produk farmasi.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel