Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Titik Balik Komunikasi Pemerintah

Seminar_Kehumasan-3

Maritim – Jakarta, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran humas pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. “Pola komunikasi masyarakat saat ini sudah berubah, sudah sangat cair, oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus mampu menjelaskan kebijakan dan program pemerintah dengan bahasa yang sederhana,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah di Jakarta, Senin (16-4-2018).

Usai dibuka oleh presiden, seminar dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Menkominfo Rudiantara sebagai pembicara serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi sebagai moderator.

Dalam kesempatan itu, Menko Maritim Luhut Pandjaitan menceritakan perkembangan beberapa kebijakan dan program pemerintah di sektor kemaritiman yang kerap menuai pertanyaan publik. Salah satunya adalah mengenai investasi Tiongkok di Indonesia.

“Saya tegaskan kepada investor dari Tiongkok bahwa kalau ingin berinvestasi di Indonesia ada empat syaratnya,” ujarnya. Syarat-syarat itu, lanjut dia, antara lain, perusahaan harus ramah lingkungan, memanfaatkan dan melatih karyawan lokal, tidak boleh mengekspor bahan mentah dan harus mau melakukan transfer teknologi.

Khusus untuk investasi di Halmahera Utara yang baru saja disepakati dengan sebuah perusahaan Tiongkok, menurut Menko Luhut, pemerintah menambahkan syarat agar investor memproduksi baterai Lithium di Indonesia.

“Tiongkok leading untuk produksi baterai Lithiumnya dan kita ingin agar mereka transfer teknologinya ke kita,” urainya.

Kendati memberikan beberapa persyaratan yang oleh beberapa pihak dianggap menyulitkan investor, Menko Luhut yakin investor tetap akan mau berinvestasi karena Indonesia memiliki rangking investasi yang bagus.

“Kalau urusannya dengan duit, orang akan tanya apakah duit mereka bisa balik, maka dengan investment grade kita yang baik akhirnya mereka sepakat investasi dengan nilai kontrak USD 10 miliar,” tambahnya.

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mencari pembiayaan non APBN. “Sesuai harapan presiden di masa mendatang kita ingin APBN digunakan untuk pengentasan kemiskinan sedangkan pembangunan infrastruktur dicarikan investasi dari luar, tukasnya.

Kepada media, Menko berpesan agar media memberitakan informasi sesuai faktanya. “Beritakanlah yang benar dengan benar agar publik bisa mendapatkan informasi yang benar,” pintanya.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Titik Balik Komunikasi Pemerintah