Berita

Tuju Zero Detensi, Pokja Kapal Berbendera Indonesia Sosialisasikan Aplikasi

Dibaca: 41 Oleh Selasa, 29 Maret 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 03 29 at 6.38.43 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bogor, Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kapal Berbendera Indonesia lakukan pertemuan dengan para pemilik kapal yang kapalnya berlayar ke luar negeri di Bogor (Selasa, 29-02-2022).

Pertemuan tersebut menurut SAM Bidang Hukum Laut Kemenko Marves, Okto Irianto, sebagai bagian sosialisasi aplikasi Help Desk Port State Control yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.

“Aplikasi ini kita selesaikan tahun lalu, resmi beroperasi Agustus 2021. Ini online, dari sini kita bisa mengetahui jika ada kapal (berbendera Indonesia) di luar negeri yang mengalami masalah. Misalnya di detain oleh Port State Control Officer (PSCO) luar negeri, kita bisa langsung sebar informasinya sehingga bisa cepat untuk menyelesaikan penahanan di luar negeri itu,” terang SAM Okto.

Menurutnya kelemahan Indonesia selama ini adalah informasi terkait detain kapal berbendera Indonesia di luar negeri terlambat disampaikan, sehingga proses pembebasan kapal tersebut memakan waktu lebih lama. SAM Okto menambahkan, pembebasan yang lama akan berimbas pada tingginya biaya yang perlu dikeluarkan.

Baca juga:  Alumni ITB: Kita Butuh Rajawali Dengan Segala Jurusnya

“Salah satu target Presiden Joko Widodo saat periode awal menjabat adalah untuk meningkatkan citra dan performa kapal berbendera Indonesia di luar negeri,” tambah SAM Okto.

Menurutnya iklim bisnis kapal berbendera Indonesia di dalam negeri cukup bagus, namun butuh banyak peningkatan untuk yang berlayar ke luar negeri.

“Salah satu indikator dalam mengukur citra dan performa kapal berbendera Indonesia di luar negeri melalui raport tahunan yang dikeluarkan dari beberapa perhimpunan pelayaran atau kelautan, salah satu yang kita jadi anggotanya adalah Tokyo MoU,” terangnya.

SAM Okto mengatakan bahwa Tokyo MoU merupakan organisasi yang mengatur kepatuhan negara-negara terhadap konferensi International Maritime Organization (IMO) terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Terkait meningkatkan citra kapal berbendera Indonesia, Kepala Divisi Statutoria Badan Klasifikasi Indonesia, Totok Achmad Sugiarso mengatakan,
“Kita bersama berusaha dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Indonesian National Shipowners Association (INSA), kita bahu-membahu untuk mengurangi angka detensi,” jelasnya.

Kadiv Totok mengatakan kerja sama ketiga instansi dengan Pokja Kapal Berbedera Indonesia sejak tahun 2018 berhasil menurunkan angka kapal yang terkena detensi dan akhirnya pada tahun 2021 mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam atau blacklist Tokyo MoU.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat dengan Chairman Standard Charter Bank Group

“Kapal-kapal yang terkena detensi ini umumnya kapal-kapal tua yang di atas 20 tahunan. Makanya butuh extra maintenance, karena biasanya kapal itu masuk dalam kategori resiko tinggi, ini riskan,” jelas Kadiv Totok.

Dirinya meminta agar para pemilik kapal sebelum dilakukan survei agar melakukan maintenance terlebih dahulu, dilakukan pemeriksaan oleh Authorize Service Suplyer (ASP) yang di setujui oleh BKI untuk melakukan pegujian.

“Jadi semuanya diuji. Kita berusaha supaya kapal-kapal kita ke depan ini akan semakin membaik. Kita berusaha menerapkan aturan dari IMO untuk menghindari adanya detensi,” ungkap Kadiv Totok kepada peserta rapat yang banyak berasal dari para pemilik kapal.

SAM Okto kepada para pemilik kapal juga mengatakan bahwa Tim Pokja telah mengidentifikasi dengan para narasumber untuk penyempurnaan aplikasi Help Desk Port State Control.

“Kita sepakat harus ada sistem pelaporan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengetahui jika ada penahanan. Disertai juga informasi yang detail penyebab penahanan dan melalui aplikasi tersebut segera menghubungi semua pihak untuk menyelesaikan,” lanjut SAM Okto.

Baca juga:  Menko Luhut: Kerajaan Belanda Berkomitmen Bantu Pariwisata Indonesia

Dirinya menambahkan agar para pemilik kapal peserta rapat, dapat melihat tampilan dari aplikasi, informasi apa saja yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat belajar dari detensi yang terjadi selama tiga tahun terakhir agar tidak berulang. Hal tersebut, lanjut SAM Okto, agar kapal berbendera Indonesia dapat nol detensi.

 

No.SP-114/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2022

Biro Komunikasi 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel