#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 
Kemenko Kemaritiman RI

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemenko Bidang Kemaritiman terkait isu di bidang sumber daya alam dan jasa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa terdiri atas:

  1. Sekretariat Deputi.
  2. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati.
  3. Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan non-konvensional.
  4. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman.
  5. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim.

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa.

Fungsi

  1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa.
  2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa.
  3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hayati.
  4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan energi.
  5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya non-konvensional.
  6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri pariwisata.
  7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan.
  8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan jasa.
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.