#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 
Kemenko Kemaritiman RI

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

Deputi Bidang Koordinasi infrastruktur adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemenko Bidang Kemaritiman terkait isu di bidang infrastruktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur terdiri atas:

  1. Sekretariat Deputi.
  2. Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik.
  3. Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi.
  4. Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata.
  5. Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur.

Tugas

Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur.

Fungsi

  1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Infrastruktur.
  2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Infrastruktur.
  3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelayaran, perikanan dan kelautan .
  4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas antar moda dan pembangunan sistem logistik nasional.
  5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur pertambangan dan energi.
  6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri transportasi.
  7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan tata ruang wilayah laut.
  8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur.
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.