BeritaFoto

Upayakan Layanan Lebih Efisien, Pokja Kapal Berbendera Indonesia Evaluasi SOP

Dibaca: 33 Oleh Senin, 28 Maret 2022Tidak ada komentar
PHOTO 2022 03 28 17 08 26
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bogor, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan pemerintah berusaha menyediakan layanan yang cepat dan murah melalui sistem digital kepada kapal berbendera Indonesia pada Senin pagi (28-02-2022).

“Sekarang semuanya sudah terbiasa dengan big data dan online. Kita tidak mau kalah dengan penyedia jasa swasta yang bisa menyediakan layanan yang cepat dan murah,” ungkap Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum Laut, Okto Irianto.

Hal tersebut dirinya sampaikan saat memimpin Rapat Konsinyering Tim Pokja Kapal Berbendera Indonesia. Pada rapat yang diikuti oleh lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Pokja tersebut, SAM Okto menginformasikan bahwa telah tersedia aplikasi Help Desk Port State Control yang telah berjalan dalam setahun terakhir.

“Aplikasi ini untuk melakukan pelaporan secara real time bila ada kapal berbendera Indonesia di luar negeri yang terkena detensi. Fungsi kedua adalah untuk melakukan analisa dari data detensi yang selama ini sudah ada,” terang SAM Okto.

Menurutnya dari data yang terhimpun pada aplikasi tersebut akan dapat dibuat kesimpulan pelabuhan dan negara mana saja yang memberikan detensi kepada kapal berbendera Indonesia, serta kesalahan apa saja yang menyebabkan kapal berbendera Indonesia terdetensi di luar negeri.

Baca juga:  Luncurkan PEN-ICRG, Menko Luhut: Bantu Perekonomian di Bali Akibat Covid-19

“Dari data tersebut kita bisa memperinci apa kesalahan pada kapal kita, apakah ada prosedur keamanan yang kurang disiplin dilakukan, atau hal-hal lain yang selama ini menentukan kapal kita di detensi di luar negeri,” jelas SAM Okto.

“Adanya aplikasi ini, dengan sistem yang sudah dibangun, kita bisa mengintervensi saat adanya kapal berbendera Indonesia didetensi di luar negeri. Ini meupakan langkah taktis yang sangat bagus. Ini bisa jadi satu alat untuk kita lakukan intervensi dan tentu akan berdampak pada turunnya logistic cost,” sambung Staf Ahli Menteri Sahat Pangabean.

Menurutnya pada era digitalisasi saat ini, pemberian layanan secara online bukanlah hal yang sulit selama semua stake holder yang terlibat memiliki semangat yang sama untuk memberikan layanan yang baik dan cepat.

SAM Okto kemudian menambahkan bahwa pada rapat tersebut diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang selama ini telah dijalankan. Contoh perbaikan yang diharapkan oleh SAM Okto adalah data- data yang tersebar pada sejumlah aplikasi dapat terintegrasi.

Baca juga:  Majalah Marves Vol. 14

“Tadi kita diingatkan oleh SAM Sahat terkait permintaan Pak Menko (Luhut B. Pandjaitan) agar kita bisa transparan dalam melaksanakan semua hal-hal yang berkaitan dengan layanan,” tambahnya.

Dirinya menambahkan bahwa sistem online saat ini akan menghasilkan layanan yang bermutu, cepat dan murah.

Terkait dengan pemberian layanan melalui aplikasi helpdesk port state control dan pelaksanaan SOP, Aditya dari Badan Klasifikasi Indonesia mengatakan,
“SOP ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi kapal detensi secara real time dan memberikan kemudahan akses kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan koordinasi antar K/L secara cepat, berkesinambungan, efektif, dan efisien,” jelasnya.

Aditya juga menjelaskan bahwa aplikasi tersebut juga dalam rangka upaya pembebasan kapal berbendera Indonesia yang terkena detensi di luar negeri.

“Pak Menko ingin BKI itu bukan saja melakukan pemeriksaan tapi juga mengedukasi supaya kapal berbendera indoneia bisa nol detensi,” ungkap SAM Sahat.

Dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut tidak mudah mengingat kewenangan BKI. Namun perlu dipertimbangkan agar Tim Pokja dapat melihat simpul-simpul permasalahan supaya diketahui bagian mana saja yang perlu pembenahan.

Baca juga:  Menko Kemaritiman dan Investasi bertemu dengan OMV di Abu Dhabi

Pada rapat tersebut, SAM Okto juga menginformasikan bahwa Indonesia pada tahun 2021 masuk dalam daftar negara whitelist.

“Selama dua dekade lebih kapal berbendera Indonesia citranya jelek. Sehingga jika sewaktu-waktu diperiksa di luar negeri, ada kemungkinan besar kapal itu akan didetensi, Ini tentu berpengaruh pada logistic cost, karena kapal Indoensia membayar premi lebih tinggi,” ungkapnya.

SAM Okto menambahkan bahwa berdasarkan perhitungan Tim Pokja, Indonesia pada tahun 2022 ini akan kembali mask dalam daftar negara whitelist. Namun, kepastian akan hal itu baru akan keluar dilaporan tahunan Sekretariat Tokyo MoU pada awal bulan Mei 2022.

SAM Okto menyampaikan bahwa dengan adanya sistem saat ini akan membantu kapal berbendera Indonesia yang mengalami detensi karena akan cepat ditindaklanjuti.

No.SP-110/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2022

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel