Berita

Upayakan Pencegahan Banjir Rob di Ibukota Negara, Pemerintah Ingin Rapikan Fasilitas Pendukung 

Dibaca: 128 Oleh Kamis, 16 September 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 16 at 21.05.12 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-573/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2021

Marves, Jakarta – Sebagai upaya penanggulangan banjir di wilayah pesisir ibukota negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke lokasi tanggul pengaman pantai  (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) Muara Baru dan Kali Adem, Jakarta Utara. Pada kunjungan yang dilakukan pada hari Kamis (16-09-2021) tersebut, Menko Luhut mengutarakan bahwa ada beberapa isu di kedua lokasi ini, mulai dari isu infrastruktur, lingkungan, sampah, maupun kelestarian mangrove yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pihak.

Dalam kunjungannya, Menko Luhut yang didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake mengaku tinjauan lapangan ini menjadi penting, apalagi berkaitan dengan penanganan muka air laut yang semakin meningkat dan permukaan tanah yang semakin menurun sehingga berdampak pada wilayah DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga:  Menko Luhut Melaksanakan Rapat Dengan Menristek

Sebelumnya, telah ditandatangani kesepakatan bersama pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR. Salah satu isi kesepakatannya adalah objek dan lokasi tanggul pengaman pantai dan muara sungai.

“Kementerian PUPR akan membangun tanggul pengaman pantai NCICD  sepanjang 11.080 kilometer. 255 meter diantaranya sudah selesai dan tersisa 10.825 kilometer lagi,” beber Menteri Basuki Hadimuldjono. Selain itu, masih ada 22.468 kilometer yang jadi proyek Provinsi DKI Jakarta. Sejauh ini, masih terdapat 7.074 km yang belum terbangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2022-2026. Lebih rinci, khusus untuk NCICD di Muara Baru dirancang untuk dibangun sepanjang 2.037 kilometer dan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Saat ini, masih ada banyak kendala yang dihadapi. Mulai dari penambatan kapal di konstruksi tanggul, permasalahan sampah, penurunan permukaan tanah, dan adanya tanah timbul.

Membahas soal pemukiman, dalam kesempatan yang sama, Menteri Sofyan Djalil menegaskan agar ini tidak jadi wilayah kumuh. “Kita nggak boleh biarin satu kapal masuk, terus yg lain jadi ikutan masuk. Karena punya kapal di sini, mereka akan bikin rumah di sini,” sebutnya.

Baca juga:  Menko Luhut Terima Bupati Trenggalek

Kemudian, Menko Luhut bersama Menteri Kelauatan dan Perikanan dan Gubernur DKI juga meninjau Kali Adem yang merupakan muara dari banjir kanal barat. Lokasi tersebut dipenuhi oleh kapal nelayan dan pemukiman yang terus bertambah, sampah yang menyumbat, penimbunan kulit kerang di badan sungai, dan terjadinya pembobolan tanggul sebagai jalan menuju kapal.

Salah satu alternatif solusinya adalah dengan merawat Taman Konservasi Suaka Margasatwa. Kawasan yang merupakan benteng alam ini, jika dirawat dengan baik, akan mampu menampung luapan Sungai Angke, menahan rob, serta menstabilkan tanah dari ancaman penurunan permukaan  tanah (land subsidence) yang mencapai 7-10 cm/tahun. Luas taman konservasi ini seluas 25,02 hektar. Meskipun dibandingkan dengan wilayah konservasi lainnya tergolong kecil, tetapi ini menjadi penting bagi DKI Jakarta. Kalau tidak, ditakutkan akan muncul dampak bagi lingkungan sekitar, termasuk bagi anak cucu kita.

Di sini memang sudah banyak pemukiman warga dan kapal-kapal, tapi masyarakat juga sudah melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 10 hektar, yang sebelumnya dijadikan timbunan sampah. Permasalahan sampah diharapkan dapat terus tertangani, terlebih Indonesia memiliki target penanganan sampah di laut sampai 70 persen pada tahun 2025, sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Baca juga:  Menko Luhut Perintahkan Studi Komprehensif Untuk Bangun Infrastruktur Terintegrasi di Provinsi Bengkulu

Selanjutnya, Menko Luhut meminta agar dilakukan rapat lebih lanjut tentang permasalahan yang ada. “Ini supaya kawasan ini bisa segera rapi dan bersih,” tutup Menko Luhut. Pemerintah juga akan melakukan diskresi sesuai aturan negara dan membuat kebijakan untuk bersama-sama menanganinya. Turut hadir pula dalam kunjungan lapangan tersebut, Asdep Infrastruktur Dasar Rahman Hidayat dan Asdep Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel