BeritaFotoInformasiPenguatan Implementasi Reformasi BirokrasiPublikasi

Workshop Penyusunan Perundang-undangan, Sesmenko Marves Agung Kuswandono: Kita Tidak Lepas dari Hukum

Dibaca: 64 Oleh Selasa, 10 November 2020Tidak ada komentar
Workshop Penyusunan Perundang-undangan, Sesmenko Marves Agung Kuswandono: Kita Tidak Lepas dari Hukum
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bandung, Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan workshop penyusunan peraturan perundang-undangan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (10-11-20202). Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dari unit kerja dan sekretariat dan kedeputian Kemenko Marves.

Sekretaris Kemenko Marves Agung Kuswandono dalam pembukaan dan arahanya mengatakan bahwa workshop penyusunan peraturan perundang-undangan ini memiliki nilai yang strategis dan sangat penting karena sebagai lembaga pemerintahan Kemenko Marves sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dengan 7 K/L khususnya di bidang penyusunan dan penyelesaian hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kemenko Marves dan Permenko Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves, Biro Hukum Kemenko Marves mampunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, memfasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan serta evaluasi peraturan perundang-undangan.

“Perlu dipahami di Kemenko Marves ada berbagai macam peraturan perundang-undangan yang harus kita kawal, evaluasi, dan kita laksanakan. Karena itu aparat Kemenko Marves harus memiliki kepekaan terhadap perkembangan penyusunan peraturan perundang undangan. Untuk mewujudkan semua itu Kemenko Marves harus menyiapkan SDM yang berkwalitas dan andal untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk menjadi andal tentu kita harus melakukan pembelajaran atau capacity building, untuk itulah Sekretariat Kemenko Marves melakukan capacity building untuk meningkatkan kemampuan pegawainya,” kata Sekretaris Kemenko Marves Agung dalam sambutannya secara virtual.

Sekretaris Kemenko Marves Agung menjelaskan terkait perundang-undangan saat ini di Kemenko Marves masih banyak hal yang perlu ditindaklanjuti baik berupa pembahasan, evaluasi, dan pelaksanaanya sendiri. Pasalnya, terhadap sebuah produk peraturan perundang-undangan upaya monitoring harus selalu berjalan dan tidak boleh terhenti, termasuk di Kemenko Marves.

Baca juga:  Menko Luhut , Menlu dan MenKKP Rapat Terkait Our Ocean Conference

“Undang-Undang kita lewatkan begitu saja. Salah satunya smelter, pengelohan mineral, perintah di undang-undang 5 tahun harus jadi tapi sudah lebih 10 tahun smelter itu prosesnya malah diulangi lagi dari nol,” ujarnya. Hal-hal seperti ini menurut dia merupakan kelemahan bagi Kemenko Marves untuk mengawal dan melaksanakan undang-undang.

“Berapa banyak perintah turunan dari undang-undang yang belum dibuat sampai saat ini. Buka dan baca saja satu undang-undang, di situ ada perintahnya, itu sudah dibuat apa belum, banyak yang belum dibuat,” ujar Sesmenko Agung.

Menurut dia, sangat penting dan perlu mempelajari penyusunan perundang-undangan atau sebuah peraturan agar setiap pemangku kepentingan dan aparat pemerintahan sejak awal sudah peduli terkait implementasinya di lapangan.

Sisi regulasi, lanjut Sesmenko Marves, sejak pemerintah Jokowi kurun waktu 2014-2018 ada lebih dari 8.000 peraturan yang dilahirkan. Karena itu perlu membentuk pemahaman kolektif yang mendalam terhadap masing-masing perundang-undangan tersebut dengan andal dan sigap.

“Masalah utamanya adalah waktu, seberapa cepatnya waktu ini berlalu dan undang-undang itu harus dilaksanakan, segera diwujudkan, dan jangan lupa disosialisasikan. Yang sering kita ketinggalan adalah sosialisasi. UU Cipta Kerja masyarakat tahu dari media, tugas mensosialisasikan seharusnya inisiatif dari pemerintah kepada msyarakat tentu bisa dari media, supaya masyarakat betul-betul mendapatkan penjelasan dari sumber yang sah,” jelasnya.

Dengan perubahan-perubahan regulasi saat ini tentu akan banyak perubahan yang harus dilaksakan, khususnya perubahan regulasi yang dapat mendorong investasi di Indonesia, agar Indonesia menjadi negara besar. “Itu harus kita wujudkan dan mewujudkannya dengan benar, untuk mendapatkan cara yang benar itu kita harus mempunyai pengetahuan dan ilmu untuk mempelajari regulasi, peraturan perundangan-undagan,” paparnya.

Baca juga:  Pemerintah Ekspor 8,9 Ribu Ton Hasil Perikanan Serentak di Lima Pelabuhan

Terkait perundang-undangan sambung Sesmenko Agung, pada dasarnya tidak dilaksanakan oleh individu atau orang per orang tetapi oleh institusi organisasi. Karena itu, ia pun meminta jangan ada seorang pejabat atau pihak yang merasa jumawa sebab yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah kerja tim yang baik, serta memastikan semua bisa melaksanakan tugasnya sesuai bidang dan tugas masing-masing.

“Saya ingin output workshop ini, apakah dibuat semacam buku atau laporan berapa banyak peraturan perundang-undangan yang dikawal, difasilitiasi, dan dijalankan Kemenko Marves, katakanlah sejak berdiri sampai sekarang,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves Budi Purwanto mengatakan bahwa kegiatan workshop ini selain bertujuan untuk membangun hubungan kerja yang baik juga untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memahami teknis penyusunan perundang-undangan. Harapannya agar kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan internal Kemenko Marves, maupun evaluasi peraturan spesifik di bidang kemaritiman dan investasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

“Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari seluruh eselon II di unit kerja Kemenko Marves maupun kedeputian. Pelaksanaan kegiatan antara lain memberikan pemahaman terkait dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, UU cipta kerja, teknis penyusunan penetapan presiden dan peranan Sekretariat Negara dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan presiden,” kata Budi.

Lebih jauh dia menjelaskan selain analisis substansi sebuah penyusunan produk peraturan per undang-undang yang juga perlu diperhatikan ialah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karenanya para peserta workshop diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang benar dan baik tentang teknis peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves, sehingga regulasi yang dikoordinasikan menjadi lebih baik.

Baca juga:  Menko Luhut : Infrastruktur Untuk Rakyat Indonesia

“Turunan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan peraturan pelaksana sangat banyak berkaitan dengan bidang kemaritiman dan investasi, kerena itu Kemenko Marves punya peranan yang sangat strategis untuk mengawal penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja tersebut,” ungkapnya.

Dikatakan Kepala Biro Hukum Budi, sumber daya manusia di Kemenko Marves perlu meningkatkan kemampuan dan terus belajar penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga rancangan produk hukum atau peraturan perundang-undang yang dihasilkan baik dan benar. Ujungnya, evaluasi dan analisis yang dihasilkan dalam penyusunan perundang-undangan atas pelaksanaan UU Cipta Kerja nantinya, khsususnya di bidang kemaritiman dan investasi bisa maksimal.

“Saya lihat saat ini peran dari masing-masing kedeputian sangat strategis, memiliki kewajiban untuk mengawal setiap peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan 7 K/L yang ada di bawah Kemenko Marves,” tandasnya.

Pada workshop penyusunan peraturan perundang-undangan ini diisi oleh para pemateri yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk memberikan pemahaman dan sudut pandang terkait topik yang dipilih. Selain itu juga dilakukan diskusi secara terbuka tiap sesinya.  Adapun para pematerinya ialah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, R. Benny Riyanto; Anggota DPD RI Jimly Asshidiqqie; Staf Khusus Menko Marves Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands; Peneliti Madya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, S.S. Wisnu Sasangka; dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensesneg Lydia Silvanna Djaman.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel