Berita DeputiSiaran Pers

Wujudkan Ketahanan Energi, Kemenko Maritim Dorong Peningkatan Kebijakan Energi Nasional

Wujudkan Ketahanan Energi, Kemenko Maritim Dorong Peningkatan Kebijakan Energi Nasional
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Bogor, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan energi nasional yang bertujuan menjamin ketahanan energi. Hal ini diangkat dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Sumber Daya Alam mengenai status kebutuhan LPG 3 Kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil pasca tahun 2018, Kamis (22/11).

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Bappenas, Kementerian Pertanian,  Lemigas dan PT. Pertamina. Sementara, kegiatan ini dilatarbelakangi implementasi Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas (LPG) Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.  Perpres Nomor 126 tahun 2015 memiliki penekanan sebagai berikut:

  1. Memberikan akses energi kepada masyarakat
  2. Memberikan dampak positif kepada nelayan melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar
  3. Membantu ekonomi masyarakat khususnya nelayan menuju ekonomi masyarakat yang mandiri dan ramah lingkungan
  4. Mengurangi konsumsi BBM subsidi

4b6c8986-7059-429a-9d9d-f1727e955a93Perpres Nomor 126 tahun 2015 sendiri perlu direvisi untuk dibesarkan ruang lingkupnya. Hal ini disebabkan proyeksi konversi BBM ke BBG tidak hanya ditujukan pada nelayan saja akan tetapi juga pada para petani yang menjadi sasaran ditahun 2019. Serta penggunaan tabung khusus untuk LPG nelayan yang akan berakhir pada 31 desember 2018.

 “Kita harus lebih kembangkan dan koordinasikan dengan program unggulan dari kementerian dan lembaga terkait, dimana kita mempunyai komitmen terkait capaian dan target yang telah ditetapkan dan disusun sebelumnya”, jelas Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Amalyos.

 “Segmentasi nya itu harus diperluas, segmentnya sekarang itu diperluas ke petani, dan itu juga baru dibatasi hanya untuk pompa air, kita akan usulkan buka ruang lebih luas untuk pengguna selain pompa air, walaupun nanti berlakunya 5 tahun/3 tahun setelah perpres itu terbit.” Imbuh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi Najamuddin.

Rapat Koordinasi ini akan menentukan keberlanjutan program BBM ke BBG untuk para nelayan kecil, baik yang telah mendapatkan bantuan ataupun yang mendapatkan bantuan setelah tahun 2018. Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi salah satu bahan bakar yang sudah akrab dengan masyarakat sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga, yang mempunyai potensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin motor berdaya rendah.

“Kebutuhan LPG 3 kg melekat pada kebutuhan rumah tangga dan industri kecil dan itu berlaku sampai dengan akhir tahun ini, dan segera ada pembaharuan Perpres,” tambahnya.

c1e8541b-4668-460a-8ae3-22d2b559e531Bagi daerah yg belum ada program konversi BBM ke BBG LPG 3 KG untk masyarakat miskin dan industri kecil, maka penggunaan konverter kit akan didorong menggunakan gas alam/CNG, khususnya daerah yg ADA industri gas bumi, seperti Bintuni, Sorong, Anambas, Natuna dan daerah lain, harga CNG lebih murah dr LPG, sehingga efesiensi lebih besar dr LPG, secara tidak langsung mengurangi impor LPG yg terus meningkat. Impor LPG 5 juta ton thn 2017 dan yg mampu diproduksi dalam negeri hanya 2 JT ton. Anggaran subsidi LPG tahun 2018 sekitar 40 T, kondisi ini membebani negara.

Asdep Amalyos juga mengucapkan apresiasi yang cukup besar kepada K/L terkait dengan Pengembangan program ini. Dalam hal ini, upaya dilakukan demi mendorong munculnya inovasi baru dan mensukseskan program pemerintah.***

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel