FotoBerita DeputiDeputi 3

Wujudkan Peraturan Presiden Nomor 87, Asdep Djoko: Ini Perintah Presiden dan Harus Dilaksanakan

Dibaca: 183 Oleh Jumat, 12 November 2021November 15th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 11 at 22.39.36
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-719/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Cirebon, Guna menindaklanjuti instruksi Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 87 tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama kementerian lembaga (K/L) serta pemerintah daerah lingkup Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi lanjutan yang berlangsung di Cirebon, Kamis (11-11-2021). Pertemuan ini merupakan langkah lanjutan terkait persiapan terhadap Rencana Induk Proyek yang diamanatkan Perpres Nomor 87 tahun 2021.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Djoko Hartoyo, yang memimpin rapat koordinasi ini mengatakan bahwa pertemuan ini diharapkan akan menghasilkan validasi dan konfirmasi terhadap projek yang ada di dalam Perpres Nomor 87 tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Dalam pertemuan ini dibahas satu demi satu, utamanya terkait proyek yang sifatnya kategori P1 (prioritas). “Barangkali ada P2 menjadi P1 atau sebaliknya, ini memang kaitan dengan kesiapan: readiness criteria dan anggaran,” kata Asdep Djoko dalam sambutannya.

Djoko menjelaskan bahwa proyek yang masuk dalam ketegori P1 ditargetkan akan selesai pada triwulan ketiga tahun 2024 dan begitu juga proyek yang skema pembiayaannya melalui Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sudah financial closing. Karena itu diharapkan semua pihak untuk sama-sama untuk mengawalnya.

“Jika ini berjalan baik, barangkali akan menjadi model percontohan. Karena ini dikawal bersama-sama, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian dan Setkab. Tentunya bersama teman-teman di Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Baca juga:  Tingkatkan Komunikasi Tim Yang Efektif, Kemenko Marves Adakan Workshop

Dia menambahkan Perpres 87 ini merupakan sebuah perintah dari presiden langsung yang harus diwujudkan dan dilaksanakan. Karena itu ia memandang semua pihak punya tannggungjawab dan tugas untuk menjalankan itu semua. “Jadi mestinya perintah itu harus kita laksanakan. Artinya apa yang sudah ditetapkan, wajib dilaksanakan oleh kita semua. Pengalaman saya mengurusi di berbagai provinsi, ini salah satu provinsi yang sangat berkomitmen dan proaktif. Kami juga sangat senang dan mendukung sejak awal penyiapan Perpres 87 ini,” imbuhnya.

Sisi lain, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves ini berharap dengan adanya rakor kali ini, data dan informasi/dokumennya yang sudah terdisiapkan oleh pemerintah daerah dapat di integrasikan dan ditindaklannjuti oleh K/L. “Teman-teman dari kementerian sudah langsung dapat merespon dan mengvalidasi. Sehingga dalam waktu tidak lama, minimal tahun depan sudah ada atau sudah bisa dikerjakan project dengan kategori P1,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten Deputi Bidang Perhubungan pada Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet (Setkab), Hennie Ambar Susilowati, menyampaikan bahwa pada dasarnya pihaknya akan tetap mengawal hingga tuntas terkait penyusunan Perpres 87 hingga akhirnya dilaksanakan dan diwujudkan.
“Terkait dengan perpres ini, memang dalam pertemuan ini kita lebih efektif untuk menginvetarisasi dan memperbarui apa-apa saja yang ada di P1, supaya nanti bisa lebih cepat terlaksana,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Baca juga:  Rapat lanjutan mengenai Persiapan Launching Gerakan Indonesia Bersih

Hennie menuturkan muncul atau lahirnya Perpres 87 ini semuanya sudah melalui proses yang panjang dan apa yang ada dalam lampiran ini sudah disepakati bersama. Sehingga sekarang tidak ada lagi bahasa tidak tahu dari berbagai pihak terkait mengatakan belum ada anggaran untuk mewujudkan berbagai proyek yang diatur dalam perintah presiden tersebut.

“Untuk pengawalan sendiri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Marves, dan Setkab sudah ada pengawalam perpres tentang Jateng dan Jatim. Tentunya akan lebih mudah untuk mengawalnya,” ujarnya.

Di samping itu, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi mengungkap sejatinya Perpres 87 ini dikawal langsung oleh 2 Kemenko dan Setkab. Adapun Perpres ini lahir di saat pandemi yang memiliki kompleksitas lebih rumit dan beragam persoalan yang ditemui.

“Berbeda dengan Perpres tentang Jateng dan Jatim, disusun sebelum terjadi pendemi, dua bulan kemudian terjadi pandemi, sehingga kami harus melakukan evaluasi besar-besaran dan seterusnya,” katanya.

Menurut Dodi, sudah selayaknya pemerintah kota/kabupaten hingga K/L memiliki komitmen untuk mewujudkan Perpres 87 ini. Jangan sampai muncul istilah ‘jatuh dari langit’. “Kami tidak mau mendengar ini lagi. Ini betul-betul kami susun, kami kolaborasi dengan K/L dan pemprov dan pemkab/pemkot,” tuturnya.

Dia tidak ingin proses penyusunan Perpres ini dilakukan dengan tidak transparan.

Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif menyatakan pihaknya punya komitmen kuat dan tinggi atas Perpres 87 agar bisa segera diwujudkan. Sebab kepala daerahnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selalu memberikan arahan yang jelas terkait roda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan perintah Perpres 87.

Baca juga:  Menko Marves Luhut B. Pandjaitan Menghadiri Perluasan Pasar UMKM Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Secara Virtual

“Pak gubernur selalu menegaskan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan upaya door to door, mari kita bersama-sama dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menyongsong harapan kita ke depan dengan mengetuk pintu,” kata Ferry mewakili Pemerintah Jawa Barat.

Ferry menyadari Perpres 87 ini merupkan perintah presiden. Sehingga wajib hukumnya untuk dilaksanakan dan diwujudkan. “Ini artinya wajib. Perpres ini adalah kolaborasi dari perencanaan, mari kita bersama-sama berkomitmen dan tentunya kontinu untuk melakukan evaluasi,” paparnya.

Dia juga mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Perpres ini terdapat 16 program yang semula posisinya dalam kategori P2 dan diusulkan menjadi P1. “Perubahan ini terjadi kerena kesiapannya sudah bisa kita lihat, terutama 12 program di kawasan Rebana dan 3 program lainnya di wilayah lain. ‘Ini menjadi catatan kita secara khusus,” pungkasnya.

Adapun rapat koordinasi tindaklanjut Perpres Nomor 87 juga dihadir Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri pada Deputi Bidang Perekonomian Setkab Danil Arif Iskandar; perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif, serta para Kepala Bappeda kabupaten/kota di Jawa Barat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel