Berita DeputiDeputi 3

Wujudkan Reformasi Birokrasi, Deputi 3 Melaksanakan Rakor Percepatan Manajemen Kearsipan dan Penandatanganan Komitmen Zona Integritas

Dibaca: 59 Oleh Kamis, 27 Mei 2021Tidak ada komentar
Wujudkan Reformasi Birokrasi, Deputi 3 Melaksanakan Rakor Percepatan Manajemen Kearsipan dan Penandatanganan Komitmen Zona Integritas
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-335/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, Untuk mewujudkan program reformasi birokrasi percepatan manajemen kearsipan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Deputi 3 Kemenko Marves) mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Jakarta pada Kamis (27-05-2021).

Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa arsip merupakan bukti otentik yang berperan sangat penting, keberadaannya sangat diperlukan pimpinan dalam mengambil keputusan. “Kami memiliki harapan besar agar Deputi 3 dapat dijadikan sumber rujukan nasional sebagai penyimpan arsip negara tematik infrastruktur,” bebernya.

Oleh karena itu, dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kemenko Marves dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili oleh Sekretaris Kemenko Marves (Sesmenko) Agung Kuswandono dan Kepala Pusat Jasa ANRI Bambang Surowo. Penandatanganan ini diharapkan berdampak bagi peningkatan pengelolaan arsip-arsip penting di Kemenko Marves, khususnya arsip tematik infrastruktur.

Baca juga:  Menko Luhut dan Menteri PUPR Pimpin Rakor Infrastruktur Sumbar

”Selama ini, arsip berada di sisi belakang organisasi dan apa yang dilakukan oleh Deputi 3 untuk mewujudkan reformasi birokrasi merupakan hal yang benar karena arsip bukan hal yang sepele,” dukung Sesmenko Agung secara penuh. Padahal sebenarnya, menurut Direktur Akuisisi ANRI Rudi Anton, arsip bukan hanya berperan sebagai administrasi saja, tetapi juga sebagai alat bukit hukum dan aset. Penggunaan teknologi, seperti dengan aplikasi, bisa mempermudah pencarian, menyimpan dokumen, dan menjaga keberlangsungan organisasi.

Pengelolaan arsip Deputi 3 ini diharapkan dapat menjadi quick wins dalam peningkatkan keberhasilan reformasi birokrasi sehingga sebelumnya Deputi 3 sudah melakukan upaya untuk menata arsip inaktif di lingkungan Deputi 3. Peningkatan manajemen kearsipan ini telah terbukti berdampak pada penyelamatan arsip negara. Sekretaris Deputi (Sesdep) Lukijanto pun menyatakan bahwa sesuai arahan Pak Sesmenko, Deputi 3 akan menjadi sebgai role model kearsipan di Kemenko Marves.

Pada kesempatan ini, kedua pihak pun melakukan serah terima hasil pekerjaan. “Kami harap arsip statis dapat diserahkan kepada ANRI untuk dapat ditata dan menjadi memori Kemenko Marves,” ungkap Kepala Pusat Jasa Kearsipan ANRI Bambang Surowo.

Baca juga:  Kemenko Marves Kawal Pemanfaatan Energi Biomassa

Selain penandatanganan MoU antara Kemenko Marves dengan ANRI, Deputi 3 juga melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dalam peningkatan reformasi birokrasi.

Diketahui hal tersebut diadakan untuk menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup pemerintah, Selain itu, rakor juga digelar untuk mewujudkan Deputi 3 yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan pelayanan publik; serta meningkatkan kualitas kinerja birokrasi.

Sebagai informasi, dalam rakor ini juga hadir tiga orang narasumber. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB memaparkan tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi yang membawakan topik Sosialisasi Gratifikasi dan Pelayanan Publik dalam rangka Penguatan Integritas Aparatur Sipil Negara, serta anggota Ombudsman Republik Indonesia yang membahas tentang Penguatan Pelayanan Publik.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Baca juga:  Tanggapi Isu Kerusakan Pantai, Kemenko Marves Monitor Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Pantai Bali

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel