Marves - Jakarta, National Plastic Action Partnership (NPAP) yang merupakan platform kolaborasi multi-stakeholders guna mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan sampah plastik di laut menyelenggarakan pertemuan Steering Board yang ke-7 di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2024. Deputi Nani Hendiarti selaku chair steering board NPAP Indonesia menyatakan apresiasi semua pihak yang telah menjadi bagian dari NPAP Indonesia sejak dilaunching pada tahun 2019. 

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa momentum pelaksanaan steering board meeting ke-7 ini sangat tepat setelah berapa tahun tertunda pelaksanaannya karena Covid-19. Indonesia adalah negara pertama yang mendirikan NPAP pada Tahun 2019, dan sejak saat itu telah menginspirasi 19 negara lain untuk mendirikan NPAP.   Polusi plastik merupakan tantangan besar yang berdampak serius pada kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi masalah ini melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dengan target mengurangi kebocoran limbah plastik ke laut hingga 70% pada tahun 2025. Hingga tahun 2023, Indonesia telah berhasil mencapai pengurangan sebesar 41,68%.

Dalam pertemuan tersebut, Nani Hendiarti menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terus mengatasi sampah plastik. "Saat ini, kami tengah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pasca 2025 (RAN PSL) serta Peraturan Presiden tentang pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan. NPAP sebagai platform multipihak akan memainkan peran penting dalam mendukung inisiatif-inisiatif tersebut serta implementasi perjanjian plastik global," ujarnya.

Indonesia NPAP kini memasuki fase transisi dalam upaya berkelanjutan untuk mengatasi polusi plastik. Platform kolaboratif ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 100 anggota yang terdiri dari pembuat kebijakan, akademisi, pakar, industri, dan masyarakat sipil, serta memetakan 300 komitmen pengurangan plastik senilai USD 140 miliar. 

Dominic Jermey, CVO, OBE, Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia dan Timor-Leste, mengapresiasi keberhasilan NPAP. “Hasil NPAP Indonesia menunjukkan pentingnya kemitraan untuk mendorong investasi dan mendukung pengembangan kebijakan. Sebagai NPAP pertama di dunia, Indonesia NPAP menjadi model acuan bagi NPAP negara lain. Ke depannya, penting untuk meningkatkan keterhubungan regional dan memperkuat jaringan kemitraan di ASEAN,” jelasnya.

Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai pengurangan polusi plastik yang signifikan. Jess Dutton, Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan, “Indonesia NPAP telah menjadi platform penting yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi inilah yang memungkinkan kita bergerak maju dalam pengurangan polusi plastik.”
“Indonesia NPAP telah mengembangkan dan mengimplementasikan lima peta jalan pada 2020-2022, dan hingga 2024, 93% rekomendasi dari peta jalan tersebut telah diimplementasikan. Namun, tantangan utama ke depan adalah penegakan aturan. Penguatan mekanisme penegakan akan menjadi kunci dalam menciptakan hasil yang lebih berarti,” ujar Tuti Hadiputranto.

Selain menyoroti strategi Indonesia NPAP dalam mendorong pengurangan polusi plastik di Indonesia pasca 2025, Pertemuan ini juga resmi menunjuk Duta Besar Wahid Supriyadi sebagai Ketua Indonesia NPAP untuk tahun 2024. Dalam sambutannya, Duta Besar Wahid menekankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan. “NPAP bukanlah inisiatif yang hanya diusung oleh satu pihak. Ini adalah milik kita bersama, dan partisipasi dari semua pihak sangat penting untuk mendukung strategi pengurangan polusi plastik pasca 2025,” tegasnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi Dewan Pengarah Indonesia dari Kedutaan Besar Britania Raya, Kedutaan Besar Kanada, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Asian Development Bank (ADB), The World Bank, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Dow, Coca-Cola Europacific Partners, PT Mitra Adiperkasa Tbk., PT Nestlé Indonesia, GoTo Group, Unilever, Lembaga Pelaksana Kebijakan dan Program Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), United in Diversity Indonesia, SecondMuse, dan Aliansi Zero Waste Indonesia. Selain itu, mitra juga turut hadir dari Kedutaan Besar Denmark dan Alliance to End Plastic Waste.

No.SP-316/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2024
BIRO KOMUNIKASI
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI