Jakarta-Kemenko Maritim melakukan rapat Kelompok Kerja (Pokja) pembahasan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Area Penguatan Pelayanan Publik, Jumat (31/03). Rapat dilakukan terkait hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) mengenai Area Penguatan Pelayanan Publik mendapatkan nilai capaian 43,47%. “Data dukung yang dipersyaratkan pada Area Pelayanan Publik telah disiapkan karena merupakan bagian dari Tupoksi kami” kata Kepala Biro Informasi dan Hukum, Djoko Hartoyo, selaku Ketua Kelompok Kerja Penguatan Pelayanan Publik, di Ruang Rapat Lantai 5 Kemenko Maritim, Jakarta Pusat. Pokja ini merupakan bagian dari SK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan  Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5.2 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kasubag Publikasi Biro Informasi & Hukum, Kasubag Pengelolaan Opini Publik Biro Informasi & Hukum, Kasubag Dokumentasi Biro Informasi & Hukum, Kepala Sub Bagian Dukungan Kebijakan Strategis Bagian Pengelolaan reformasi Birokrasi Biro Perencanaan. Dalam rapat ini didampingi pula oleh Pokja Monitoring dan Evaluasi juga merupakan tim yang mendampingi dan mengevaluasi Pokja Penguatan Pelayanan Publik.