Maritim – Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan untuk sementara waktu. Selanjutnya akan dibentuk komite bersama yang  terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. " Mulai Kamis bapak-bapak ini akan mulai merapatkan apa yang harus diselaraskan. Mereka audit," kata Menko Maritim Rizal Ramli dalam konferensi pers di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/4). Komite bersama itu terdiri dari dua direktorat jenderal masing-masing di Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Setkab, serta Kemenko Maritim. Sementara dari Pemprov DKI akan diwakili oleh Deputi Gubernur, Bappeda, Asisten Pembangunan, dan Tim Gubernur. "Jadi saudara jelas, 'clear', kita ingin selesaikan secara tuntas. Karena ada kasus sejenis di Indonesia maka ini jadi 'case references'," imbuh Rizal. Rizal belum bisa memastikan kapan komite ini akan menghasilkan keputusan. Meski saat ini reklamasi Teluk Jakarta dimoratorium, tetapi tak menutup kemungkinan nantinya akan dilanjutkan kembali. "Jadi bukan di masing-masing departemen dibahasnya, kalau itu nanti lama. Tetapi kita membentuk komite bersama," imbuh Rizal. Hal senada juga diamini oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok. "Terima kasih kepada Pak Menko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menteri KKP yang diwakili Pak Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP. Saya kira supaya polemik ini selesai," kata Ahok. Ahok mengaku merasa lebih ringan dengan adanya moratorium ini. Soalnya, selama ini Ahok merasa dirinyalah yang jadi sasaran kontroversi reklamasi Teluk Jakarta. "Saya kira ini inisiatif yang baik dari Pak Menko. Saya yang paling diringankan. Kalau enggak (dimoratorium), saya diserang melulu," kata Ahok. Memang harus diakui bergulirnya proyek Reklamasi Teluk Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta ini menjadi bulan-bulanan protes dan pemberitaan. ”Saat ini menjadi ringan, karena sudah dibahas oleh pusat,” tandas Ahok sambil berlalu. (Glh/Arp)