Alumni ITB: Kita Butuh Rajawali Dengan Segala Jurusnya
Jakarta-Indonesia sebagai negara dengan bumi, air dan udara yang kaya dengan sumberdaya di dalamnya, hingga saat ini masih jauh dari sejahtera.
Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih jauh dari sebelumnya karena ditopang dengan peningkatan ekspor sumberdayanya. Namun karena sumberdaya tersebut tidak diolah dalam industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, maka kekayaan alam yang ada lebih banyak membawa kesenjangan antar sektor dan antar daerah.
Kekhawatiran ini membawa para Ikatan Alumni ITB (IAI) berinisiatif menyelenggarakan Dialog Kebangsaan dengan tema “Paradigma Baru Pengelolaan Sumberdaya untuk Kesejahteraan Rakyat”, di Jakarta, Kamis (14/16).
Dialog Kebangsaan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat publik yang juga merupakan alumni ITB, diantaranya Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Ketua DPD RI Irman Gusman, yang satu-satunya bukan alumni dari ITB hadir membawakan visi-visi serta sudut pandangnya mengenai membangun nasionalisme dari daerah, sebagai kunci awal pengelolaan sumberdaya untuk kesejahteraan rakyat.
Kongres dibuka oleh Ketua Kongres Nasional IAI IX, Hendry Harme. Dalam sambutannya, ia berharap kepada salah satunya alumni kebanggan ITB, Rizal Ramli sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya terus berupaya mengelola sumberdaya negeri.
"Kita butuh rajawali, kita butuh jurus-jurusnya untuk meningkatkan sumberdaya demi kesejahteraan rakyat," pungkas Harmen.
Keynote speech pertama disampaikan oleh Ketua DPD, Irman Gusman yang membawa pesan paradigma nasionalisme di Indonesia muncul dari keanekaragaman dan perbedaan.
"Pancasila dan falsafah merupakan nilai luhur yang dimiliki oleh Indonesia untuk merekatkan perbedaan," tegas Irman.
Irman mengeluhkan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan di pulau Jawa dengan wilayah-wilayah daerah luar pulau Jawa.
"Kesenjangan wilayah dan pendapatan terlihat dari pembangunan di pulau Jawa dibanding wilayah lain," jelasnya.
Jawaban untuk atasi tantangan dan penyimpangan tersebut sangat mudah. "Saatnya kita kembali ke rel konstitusi," pungkas Irman.
Maritim/Nuniek/APR
