Batam, Kepulauan Riau – Masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Pulau Nipa, sebelum kembali ke Jakarta, Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan hampir 30 pengusaha Batam di Bandar Udara Hang Nadim (02/02/2017). Para pengusaha Indonesia dan asing ini bergerak di bidang kemaritiman, seperti  penunjang minyak dan gas, perkapalan, dan produk-produk untuk digunakan di laut lepas. Hadir juga para pengusaha bidang industri manufaktur. Beberapa kendala dan permasalahan dibahas pada pertemuan tersebut. Para pengusaha juga menyampaikan masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha di kawasan Batam. Menko Luhut mengatakan bahwa Pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam konteks menciptakan pemerataan yang berkeadilan. Walau masih ada beberapa masalah keamanan seperti radikalisme, namun pemerintah dapat mengatasinya dengan baik. "Strategi besar pemerintah sekarang ini untuk bagaimana yang 20% (penduduk yang masih hidup) di bawah garis kemiskinan bisa kita perkecil angkanya atau dihilangkan," katanya. Untuk memecahkan beberapa masalah yang dikemukakan oleh para pengusaha, Menko Luhut menyarankan untuk menyelesaikannya lewat Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang berada dibawah koordinasi Satuan Tugas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (Satgas PKE). Pokja IV bertugas khusus untuk menangani penyelesaian kasus-kasus yang menghambat implementasi paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maupun untuk menangani kasus-kasus yang mengganggu investasi secara umum.  "Orang sekarang relatif lebih nyaman berinvestasi karena ada solusi-solusi yang cepat dilakukan, yang saya lihat baru sekitar 40-50 persen tapi ada kemajuan," ujarnya. Menko Luhut mencontohkan disektor migas pemerintah sedang merevisi PP no. 79/2010. Menurutnya sekarang pemerintah akan membuat peraturan secara detail. "Negosiasi kita sekarang harus detail. Seperti di Proyek Masela, kita bisa hemat hingga enam miliar dolar, dan kita ingin membuat petrokimia plus pabrik pupuk disana. Pemerintah kini sedang meningkatkan efisiensi. Masih banyak handicap, tapi saya bisa jamin (bila) ada masalah kita akan pecahkan masalah itu secara holistik secara menyeluruh. Jadi peraturan ini harus dibuat mudah agar investor datang. Jangan dipersulit," tegasnya. Dalam pertemuan tersebut Menteri Luhut mengatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pemerataan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya hilirisasi. "Banyak yang harus diselesaikan, seperti pemerataan, karena itu hilirisasi penting. Perkembangan teknologi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita harus memanfaatkan itu, " ujarnya kepada para pengusaha. ***