Maritim - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, akan memperjelas luas cakupan daerah wisata Danau Toba. Kawasan ini akan masuk dalam pengelolaan Badan Otoritas Danau Toba. "Rancangan Peraturan Presiden tentang badan otorita akan segera ditandatangani. Wilayah dan zona yang ditetapkan untuk pengembangan Toba sebanyak 500 hektar, tetapi tadi beberapa bupati menawarkan untuk menyerahkan ada yang 100 hektar, 50 hektar, tanah-tanah di bawah bupati itu ke badan otorita," kata Rizal dalam Rakor dengan beberapa instansi di kantornya, Kamis (10/3). Hal lain, tambah Menko Rizal, perizinan lokasi akan segera diselesaikan oleh BPN. Target waktunya adalah satu minggu. Alasan percepatan perizinan itu menurut Rizal, agar kelak badan otorita memiliki kawasan yang riil, tanah yang dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan yang memadai. Yang juga penting adalah, Badan Otoritas Danau Toba dibentuk tidak seperti pengelolaan lembaga pemerintah. “Kita inginnya lembaga ini dikelola secara professional tapi transparan dan akuntabel oleh karena itu bentuknya nanti dipilih BLU (Badan Layanan Umum) yang akan diaudit secara berkala oleh 'top five accounting firm',” beber Rizal. Sedangkan mengenai siapa pengelolanya, Rizal mengungkapkan akan dipilih dari kalangan professional dengan remunerasi yang kompetitif. Supaya ketika mengambil keputusan, bisa cepat. “Nanti bentuknya ASN atau PNS yang ditunjuk,” tambahnya. (Maritim/Nuans/Arp)