Badan Otoritas Danau Toba Berbentuk BLU
Maritim - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba di kantor BPPT, Jakarta, Kamis (10/3)
Dalam rakor itu, hadir dua menteri yaitu Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Dalam sambutannya, Menko Rizal mengatakan, Presiden Joko Widodo telah intruksikan percepatan pembangunan di Danau Toba. "Jadi gak usah lama-lama prosesnya," tegas Menko Rizal.
Soal hasil rapat, Menko Rizal mengatakan, ada beberapa keputusan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan.
Zona lahan pembangunan yang telah tersedia saat ini yakni 500 ha, dan ini dapat bertambah jumlahnya karena beberapa daerah telah sepakat memberikan lahan tanah seluas 100-200 ha. Pengelolaan Badan Otoritas ini diatur secara profesional seperti Badan Layanan Umum (BLU).
"Para Bupati akan dilibatkan dalam pengawasan kinerja BLU sebagai advisor dan profesional, dalam segi pembiayaan untuk pengembangan fasilitas, lanjut Rizal.
Pembangunan infrastruktur akan mulai dikerjakan pada tahun ini. "Untuk jalan lingkar dalam tahun ini, dan lingkar luar tahun depan," sambungnya.
Lebih lanjut, Rizal meminta agar masyarakat Sumatera Utara serta pemerintah daerah bisa mendukung segala upaya pemerintah yang akan menjadikan Danau Toba sebagai ikon pariwisata terindah ketiga di Indonesia.
Selain Danau Toba, pemerintah juga akan membentuk badan otoritas di sembilan kawasan wisata utama di Indonesia lainnya pada 2016.
Dalam rapat itu, tak ketinggalan datang, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak dan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nura.
Hadir pula perwakilan dari Sekneg, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementeri Dalam Negeri, Kapolda Sumut dan tujuh Bupati dari seluruh wilayah yang mengelilingi Danau Toba yakni Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir, Bupati Karo, Bupati Simalungun, Bupati Dairi dan Bupati Humbang Hasandutan.
(Maritim/Nn/Arp)