Jakarta, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Pariwisata, Arif Yahya, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna membahas  Rancangan Keppres RI tentang Pembentukan Otoritas Pariwisata Danau Toba di kantor Kemenko Maritim dan Sumberdaya, Senin (28/12). Draft Keppres ini telah melalui pembahasan lintas sektor baik di  sektor pariwisata maupun sektor infratruktur yang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dan Sumberdaya. Menteri Pariwisata, Arief Yahya menyampaikan bahwa "Dengan manejemen serta pengelolaan berjalan efektif, dengan menggunakan istilah one single destination, one single management untuk setiap satu tujuan wisata, maka perlu dibentuk suatu badan otorita”. Dalam rakor tersebut, draft rancangan Keppres Pembentukan Otoritas Pariwisata Danau Toba ini masih dalam tahapan finalisasi dan Menko Rizal Ramli menargetkan Keppres ini dapat ditandatangani Presiden Jokowi pada bulan Januari 2016. Pembentukan Badan Otoritas kepariwisataan mengambil contoh dari keberhasilan pembentukan otoritas Nusa Dua di Bali, dimana wilayah Nusa Dua yang sebelumnya bukan menjadi obyek wisata khusus, menjadi wilayah MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) berkaliber Internasional, dan sebagai uji coba pertama penerapan Badan Otoritas Pariwisata ini ialah Danau Toba dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk 9 destinasi wisata  unggulan lainnya yang telah ditetapkan. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengharapkan dengan penetapan 10 destinasi wisata unggulan Indonesia yakni Danau Toba-Sumut, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Pulau Seribu-DKI, Boborudur-Jateng, Bromo-Jatim, Mandalika-Lombok, Morotai-Maluku utara, Wakatobi Sulawesi tenggara, dan Labuan Bajo Komodo-NTT dimana pada destinasi wisata ini akan dikembangkan infrastruktur dasar, jaringan internet, air, pelabuhan dan marina. Dengan Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ini diharapkan target pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi 20 juta USD pada tahun 2019.