Marves - Jakarta, Kemenko Marves bersama dengan Kementerian/ Lembaga terkait tengah mengupayakan pengembangan budidaya laut, salah satunya budidaya komoditas lobster. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya PermenKP Nomor 12 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei tahun 2020.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin mengungkapkan pentingnya nilai keekonomian dari adanya pengembangan kawasan budidaya termasuk komoditi lobster, di mana permenKP No 12 menjelaskan bahwa adanya panen secara berkelanjutan dan adanya pelepasliaran (restocking) sebanyak 2 persen dari hasil budidaya.

“Jika cara budidaya kita masih sama seperti saat ini, kita akan kalah dengan Vietnam. Dampak yang terjadi orang akan lebih senang ekspor benih, karena biaya produksi budidaya dirasa lebih tinggi,” kata Deputi Safri dalam Rapat Koordinasi dengan Tema Pengembangan Budidaya Laut Komoditas Lobster, Kamis (28/05/2020).

Lebih lanjut, Deputi Safri menjelaskan bahwa dalam membangun suatu wilayah kawasan perikanan sebaiknya kita tidak hanya berdasar pada perikanan budidaya atau perikanan tangkap, akan tetapi semuanya termasuk industri pengolahannya, sarana dan prasarana pendukung seperti aksesibilitas dan logistik.

“Sehingga kita bisa membangun jauh lebih murah costnya dan lebih efisien. Ini penting, jangan sampai biaya cost kita tidak efisien dan kalah dengan Vietnam, nanti yang ada malah produksi kita tidak bisa untuk ekspor,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arik Hari Wibowo, menyatakan nilai produksi lobster ditargetkan dari Rp. 330 M pada 2020 menjadi sebesar 4,8 T pada 2024, Volume produksi lobster dari 1.377 ton pada 2020 menjadi sebesar 20.163 ton pada 2024.

Dalam pembahasan dan diskusi disampaikan berbagai hal yang penting dilakukan dalam mendorong pengembangan komoditi lobster sampai tahun 2024. Beberapa isu yang dibahas misalnya mendorong roadmap pembudidayan lobster, sistem nursery yang tepat, metode budidaya segmentasi dalam rangka mengurangi ongkos produksi, ada percontohan berbasis kawasan dan fokus pada lokasi yg sesuai, mengaktifkan KJA yang idle di suluruh Indonesia serta dukungan pakan yang memadai.

Selain itu diperlukan adanya perencanaan yang terintegrasi melalui  master plan pengembangan lobster, dan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk terakomodirnya dalam dokumen RPJMD, rencana strategis daerah serta kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir yang ada.

Diketahui selain Deputi Safri dan Direktur Arik, rakor juga menghadirkan beberapa narasumber yakni Direktur Produksi Ditjen Perikanan Budidaya, Hasanuddin Atjo Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus praktisi budidaya serta Prof. Ketut Sugana yang merupakan peneliti budidaya, Selain itu juga hadir Ketua HIPILINDO ( himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia) Effendi Wong. Beberapa ahli perikanan seperti Dr. Bayu Priyambodo dan pejabat eselon III dari Ditjen perikanan Budidaya.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi