Marves - Batam, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi menegaskan bahwa saat ini laut sangat membutuhkan  intervensi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk keberlanjutannya. Salah satu aspeknya  ialah manajemen krisis laut yang efektif.

"Sekarang, laut kita membutuhkan perdamaian, stabilitas, dan tata kelola maritim. Terjadinya berbagai krisis, kecelakaan, dan konflik di laut yang cenderung meningkat--harus segera kita antisipasi," tegas Deputi Jodi dalam  Indonesia–EU Maritime Security High Level Conference (HLC) and Table-Top Exercise (TTX): Interagency Coordination in Accident Management at Sea, Batam, Rabu (05-07-2023).

 Deputi Jodi terus mengingatkan, saat ini Indonesia menjadi kekuatan maritim utama di Kawasan Indo-Pasifik, yang berperan sangat penting dan strategis dalam jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication/SLOC) serta logistik dan pelayaran maritim. Hal ini tentu saja punya peran signifikan dalam menggerakkan ekonomi global. Selain itu, laut merupakan arteri untuk perdagangan global, membawa lebih dari 95 persen komoditas penting dunia 

"Indonesia sebagai penjaga gerbang maritim Indo-Pasifik—dengan lokasi geografis kita. Indonesia berfungsi sebagai persimpangan strategis Indo-Pasifik, menghadap Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat," jelasnya.

Deputi Jodi mencermati masih adanya kerentanan wilayah perairan Indonesia, tak hanya itu, perairan strategis juga mendukung konektivitas negara-negara di kawasan.  Indonesia bersama negara-negara kawasan seharusnya mampu mengenali potensi untuk bersama-sama menetapkan prosedur yang benar dan efektif untuk mengamankan dan menjaga tatanan international berdasar UNCLOS 1982 di Indo- Pasifik.

Faktor penting lainnya dalam meningkatkan kemitraan keamanan maritim Indonesia adalah pemahaman akan ancaman bersama (common concerns and common threats). Karena itu, sangat penting Indonesia untuk memaksimalkan kemitraan guna menghadapi ancaman bersama ini. "Indonesia harus selalu siap (agile) untuk mitigasi dan antisipasi berbagai bencana dan ancaman di perairan Indonesia karena letak geografis kepulauannya yang tersebar," jelas Deputi Jodi. 

Dalam kesempatan ini Deputi Jodi juga menegaskan kembali visi Presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia, yang sejalan dengan tujuan Indonesia untuk menegakkan kedaulatan maritim dan meningkatkan kemitraan strategis di bidang keamanan maritim, dengan tetap mengutamakan sentralitas ASEAN. Karenanya, semua pihak perlu mengidentifikasi berbagai potensi kemitraan di sektor keamanan maritim baik regional maupun global.

"Kita harus meningkatkan kemitraan kita di bidang keamanan maritim, tidak hanya meningkatkan hubungan bilateral kita menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, tetapi juga melalui penyelenggaraan berbagai latihan bersama pemangku kepentingan yang bergerak di laut baik bilateral atau multilateral," tuturnya.

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves ini juga menyampaikan bahwa penanganan krisis di laut sangat penting untuk keamanan, keselamatan, dan ketahanan maritim. Setidaknya sembilan dari sepuluh krisis di laut berkaitan dengan logistik dan ekonomi, sehingga manajemen krisis yang lebih efektif dan koordinasi inter-agensi di laut sangat penting untuk terus menjaga kedaulatan maritim.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan manajemen krisis di laut,  kekosongan data terkait krisis maritim segera perlu diperbaiki. Pengenalan Portal Data Krisis di Laut, akan menjadi inisiatif terobosan yang perlu di "exercise" para pemangku kepentingan di laut. Setelah pengumpulan data menjadi lebih terintegrasi, upaya bersama segera diperlukan untuk mengatasi krisis di laut, perlu analisis dari tiga elemen penting;  pertama: reformasi kebijakan dan kelembagaan sangat penting untuk  manajemen risiko yang berkelanjutan dan adil.

Kedua: meningkatkan investasi publik dan swasta dalam pembangunan kapasitas manusia dan institusi, teknologi dan inovasi pengawasan di laut, dan memajukan sistem pendukung manajemen krisis di laut merupakan langkah penting. Ketiga:  partisipasi multi-stakeholder yang lebih besar untuk transformasi manajemen risiko di laut yang semakin efektif dan  terpadu.

"Kami memiliki visi keamanan maritim untuk semua. Dunia membutuhkan kepemimpinan, inovasi, dan kemitraan strategis yang terus menjaga komitmen bersama--kedaulatan maritim dan keamanan maritim adalah utama," tandasnya.

Kegiatan Indonesia–EU Maritime Security High Level Conference (HLC) and Table-Top Exercise (TTX): Interagency Coordination in Accident Management at Sea diselenggarkan atas kerja sama Uni Eropa  dengan dukungan dari EU-funded project “Enhancing Security Cooperation in and With Asia” (ESIWA). Pada kegiatan ini diselenggarakan diskusi dan latihan mengenai manajemen krisis di laut bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dan negara-negara di kawasan, serta para pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan dari Uni Eropa. 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
No.SP-141/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2023