Jakarta-Biro Perencanaan Kemenko Maritim mengadakan rapat pembahasan mengenai rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Area Penguatan Pengawasan, Kamis (30/03). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Area Penguatan Pengawasan mendapatkan nilai capaian 42,58%, sehingga perlu ditingkatkan. “Implementasi dari Reformasi Birokrasi harus nyata dilaksanakan, apabila tupoksi dijalankan dengan baik, maka secara otomatis Lembar Kerja Evaluasi dapat terpenuhi dengan mudah” kata Inspektur, Ajum Muchtar, selaku Ketua Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan.   Pokja ini merupakan bagian dari SK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan  Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 5.2 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Rapat tersebut dihadiri oleh inspektur, sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDA & Jasa, Kepala Bagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Kepala Sub Bagian TU Inspektorat. Keberadaan Pokja Monitoring dan Evaluasi juga merupakan tim yang mendampingi dan mengevaluasi Pokja. Secara khusus, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Safri Burhanuddin, merupakan penanggung jawab Pokja Penguatan Pengawasan. Kegiatan ditutup dengan rencana tindak lanjut pertemuan dalam rangka sinkronisasi dan implementasi rencana kerja dengan kesiapan unit kerja yang tupoksinya berhubungan langsung dengan Pokja tersebut.