Marves-Jakarta, Mandalika sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Mandalika pun sedang mempersiapkan diri sebagai tuan rumah gelaran bergengsi Moto GP 2021, yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan November 2021. Perhelatan ini akan mendorong promosi Mandalika sebagai sport tourism unggulan di Indonesia, sehingga membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek.

Kemudian, pada 6-8 Agustus 2020, Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ITDC, Penasehat Menteri Koordinator Bidang Komunikasi bersama dengan Direktur Utama dari Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan calon investor DANA meninjau langsung ke lokasi, sekaligus mengadakan rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait. Kunjungan lapang bertujuan untuk meninjau progress perkembangan DPSP Mandalika, pengembangan SDM pariwisata, pembangunan dan pengembangan creative hub, dan progress digitalisasi UMKM dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dapat mendukung perhelatan Moto GP 2021. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, pimpinan OPD, ITDC, Pertamina dan asosiasi pelaku usaha serta UMKM di NTB.

TVRI mengusulkan beberapa program kerja sama promosi wisata dengan Pemprov NTB dan ITDC, antara lain program PATEN, Pesona Indonesia, TVRI World, dan miniseri perjalanan menggunakan kapal Pelni. Sedangkan, DANA sebagai calon investor mendorong proses digitalisasi pariwisata di kawasan ITDC sekaligus menunjang digitalisasi penyelenggaraan MotoGP beserta UMKM yang akan berpartisipasi. Dalam mendukung digitalisasi UMKM, Pemprov NTB mendorong 300 UMKM untuk memanfaatkan bantuan permodalan melalui CSR Pertamina dan DigiKU. Kami dari Pemerintah Daerah Propinsi mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui Mandalika ini, dari OPD saya dorong untuk percepatan rencana dan aksi ini “tutur Wakil Gubernur NTB.

Dalam pembinaan SDM, Pemprov NTB, ITDC, dan K/L terkait agar dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM lokal, seperti: pemahaman masyarakat akan pentingnya pengembangan kawasan Mandalika, pembinaan dalam menjual barang souvenir, pentingnya untuk menjaga kebersihan, dan pembinaan untuk mengelola sampah;

"Kami ingin memastikan DPSP Mandalika siap untuk mengadakan event sirkuit Moto GP yang InshaAllah akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekitar bulan november" ujar Kabid Hubungan Antar Lembaga Kemenko Marves, Edi Susilo, melalui keterangan pers resmi hasil dari peninjauannya, ditulis pada hari Selasa (11-08-2020). "Sehingga dengan liputan itu, beberapa perkembangan yang ada di Mandalika, masyarakat yang berada di pedalaman itu bisa merasakan informasi kedepannya. TVRI setidaknya mampu memberikan atau mengungkit nilai ekonomi lokal dari masyarakat," tambahnya. Mendukung hal tersebut, ditargetkan pembangunan dan pengembangan creative hub di DPSP Mandalika selesai pada 2021. Terdapat dua pilihan alternatif untuk lokasi pembangunan dan pengembangan. Lokasi pertama berupa lahan ± 2 Ha yang disiapkan ITDC, dan lokasi kedua berupa bangunan semi terbuka di area Bazaar Mandalika dengan kapasitas 300 tenant UMKM. “Creative hub ini perlu dikelola secara profesional melalui calendar event regular yang menarik, selain melibatkan pelaku ekonomi kreattif lokal, juga menjadi wadah incubator business yang mendorong wirausaha melahirkan produk ekonomi kreatif unggulan. Creative hub ini sendiri juga dapat dijadikan sebagai alternative pariwisata di Mandalika “papar Plt Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Trukan Sri Bahukeling. “Selain itu, program Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang di launching Presiden pada 14 Mei 2020, turut mendorong pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif”, Plt Asdep Trukan, menambahkan.

Lebih lanjut, Kabid Edi juga mengungkapkan beberap poin dari hasil kunjungan kerjanya, di antaranya, Dinas Kesehatan Pemprov NTB mengusulkan alkes (alat kesehatan) untuk mendukung keberadaan Rumah Sakit Internasional Mandalika yang berlokasi di Sengkol.

"Pengembangan DPSP di Mandalika ini tidak bisa dilakukan oleh 1 kementerian saja, semisal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, tetapi menunjukkan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi tergantung sumbu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing," pungkas Kabid Edi.