Maritim—Jakarta, Indonesia dan Belanda kembali menggelar pertemuan bilateral maritim (Bilateral Maritime Forum/ BMF) ke-3 di Jakarta, Rabu (20-2-2019). Forum bilateral maritim yang merupakan implementasi dari Deklarasi Kerja Sama RI-Belanda tahun 2013 ini dibuka oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan dihadiri pula oleh Duta Besar Belanda Rob Swartbol. Selain dengan Belanda, Kemenko Bidang Kemaritiman sebelumnya telah membentuk forum bilateral maritim dengan Amerika Serikat, Denmark, Inggris, Jepang, Jerman dan Korea Selatan dengan topik-topik kerja sama yang berbeda. Khusus dengan Belanda, Menko Luhut menekankan keinginan pemerintah untuk bekerja sama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. “Saya sangat berharap akan ada kerja sama pembangunan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang besar dengan Belanda karena tanpa peningkatan kualitas SDM, akan merugikan bagi Indonesia di era Industri 4.0 ini,” ujar Menko Luhut dalam sambutannya. Menurutnya, saat iniIndonesia masih sangat membutuhkan upaya-upaya peningkatan SDM terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut, diyakininya sejalan dengan strategi kemaritiman Belanda untuk periode 2015-2025 yang diantaranya menyebutkan adanya upaya peningkatan SDM. Selain itu, Menko Luhut kembali menekankan bahwa semua investor asing yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi empat kriteria. Pertama menggunakan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. “Indonesia tidak ingin mendapatkan ¬2nd class technology”, tegasnya. Kedua, lanjut Menko Luhut, investor harus mau melakukan transfer teknologi agar kelak Indonesia juga mampu memproduksi hal serupa. Lebih jauh, Menko menambahkan, pemerintah minta kepada investor untuk tidak mengekspor bahan mentah. “Kami tidak ingin lagi mengekspor bahan mentah seperti sebelumnya, kami ingin investor memproduksi dan mengekspor bahan-bahan yang memiliki nilai tambah,”tegasnya. Untuk memperjelas hal ini, kepada delegasi Belanda Menko menyebutkan produksi baterai litium yang kini sedang dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah. “Investor Tiongkok telah mengalokasikan budget sebesar USD 8 miliar dollar untuk memproduksi nikel menjadi baterai Litium yang bertahun-tahun sebelumnya kita ekspor mentahnya saja,”tuturnya. Terakhir, kembali Menko meminta agar calon investor Belanda juga menggunakan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal. “Karena inilah kami minta pihak Belanda untuk bekerja sama membangun sekolah-sekolah vokasi atau menyediakan instruktur untuk melatif tenaga kerja lokal sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik,” urainya. Selain keempat hal ini, Menko Luhut menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan kerja sama di sektor kemaritiman dalam forum maritim periode sebelumnya. “Kami menyambut baik atas keberhasilan kerja sama kedua negara dalam upaya peningkatan keamanan maritim, pembangunan kapal, pengembangan pelabuhan, pelatihan vokasional, perikanan dan peluncuran website sekretariat bersama,” sebut Menko Luhut. Dalam kesempatan yang sama, Dubes Belanda Rob Swartbol menyatakan dukungannya terhadap upaya-upaya Indonesia untuk menjadi poros maritim regional dan global. Contoh konkret dari dukungan itu, lanjut dia, adalah adanya kesepakatan kerja sama antara lembaga penelitian Belanda dengan perusahaan kapal yang ditandatangani pada Bulan Desember 2018 untuk menggabungkan pengetahuan dan keahlian dalam membangun kapal di Surabaya. “Kami ingin menjadi bagian dalam pelatihan vokasi seperti yang sebelumnya Menko Luhut sebutkan karena menurut kami modal SDM sangat penting,” ujar Dubes Swartbol. Untuk ini, dia menyebutkan kesiapan sektor industri kapal Belanda untuk melakukan alih teknologi dan pelatihan vokasional. Kemudian, Dubes Swartbol pun menegaskan Belanda sepakat dengan kewajiban alih teknologi, pemanfaatan tenaga kerja lokal dan teknologi canggih seperti permintaan Pemerintah Indonesia. Secara teknis, kerja sama kedua negara akan didiskusikan dalam sesi terpisah oleh delegasi kedua negara. Delegasi Indonesia terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG, Bakamla, BIG, ITS dan Unpad . Dalam forum itu, delegasi kedua negara juga terdiri dari sektor swasta di bidang Kemaritiman. (**) [gallery ids="29015,29016,29017"]