Maritim - Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya menggelar rapat koordinasi mengenai pemenuhan pasokan daya listrik bagi sarana prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan regional Sulawesi, di Hotel Aryaduta Makassar Rabu (20/07). Selain itu juga pada Kamis (21/07) di tempat yang sama digelar rakor mengenai percepatan implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 126 tahun 2016 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal nelayan bagi nelayan kecil. Kedua Rakor ini digelar sebagai manifestasi dari program Presiden Joko Widodo untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia. Demikian disampaikan Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Agung Kuswandono dalam sambutannya. Menurut Agung, selama ini bangsa Indonesia telah mengabaikan potensi Indonesia sebagai negara maritim dengan 2/3 wilayah teritorialnya berupa lautan. Untuk itu, Agung mengatakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini sudah saatnya Indonesia kembali membangkitkan semangat Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Visi Misi Presiden menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. “Menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tambah Agung, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentu harus ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan," ungkap Agung. Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya dalam rangka memaksimalkan potensi ekonomi kelautan adalah mengkoordinasikan, menyinergikan, dan memonitor serta pengendalian terkait kebijakan yang implementatif, yang bisa dijalankan tentang pembangunan budaya maritim terhadap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Selain itu juga dilakukan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat; penataan ruang dan kelestarian lingkungan laut; pembangunan tol laut untuk konektivitas antarpulau; peningkatan pendidikan dan IPTEK; diplomasi maritim; dan penguatan keamanan maritim. Menurut Agung, kebijakan pembangunan kelautan tersebut harus dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan Indonesia dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas, 15 Juni 2016 yang lalu. Untuk itu, menurutnya, demi memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan proyek Strategis Nasional seperti percepatan pemenuhan pasokan daya listrik. Penyediaan pasokan listrik, khususnya bagi para nelayan ini sangat penting untuk kemajuan ekonomi daerah karena sumber daya alam, terkait dengan potensi produksi kelautan di wilayah Indonesia, sangat luar biasa. Namun untuk pemberdayaan pada 'second step' belum maksimal. “Saat ini nelayan kita hanya berhenti sampai pemanfaatan sumber daya alam untuk ditangkap lalu dijual. Jadi nilai tambahnya belum ada. Kita belum bisa untuk menyimpan ikan lebih awet atau memproses atau mengolah karena nelayan kita belum punya cold storage”, kata Agung. Terkait hal ini menurut Agung nelayan Indonesia membutuhkan 'cold storage'. Tempat penyimpanan ikan ini akan mendukung proses pengolahan ikan di Indonesia. Untuk membangun 'cold storage', tambah Agung yang dibutuhkan adalah pasokan energi. Dukungan listrik akan penting dalam pembangunan cold storage ini. Khusus untuk Regional Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara), 5 unit Integrated Cold Storage (Skala Besar dan Skala Kecil), akan dibangun yaitu di Kab. Parigi Moutong dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Kep. Sangihe dan Kab. Kep. Talaud Prov. Sulawesi Utara, serta Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara dan 6 unit Single Cold Storage yaitu di Kota Makasar dan Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan, Kab. Banggai Laut Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, Kab. Konawe Utara dan Kab. Buton Tengah Prov. Sulawesi Tenggara. “Pemerintah ingin memajukan sumber daya perikanan dan kelautan. Bukan hanya cold storage, rencana ke depan Pemerintah akan membangun pabrik pengolahan rumput laut, udang, dan hasil laut lainnya," kata dia lagi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota Makassar, Dr. Syamsu Rizal MI, mengungkapkan pentingnya menemukan strategi pengelolaan sumber daya alam laut yang melimpah, apalagi wilayah Makassar 70 persen adalah laut. “Makassar dahulunya terkenal sebagai pemasok nelayan, dan hal ini ingin dikembangkan kembali yang kini mulai memudar. Oleh karena itu, kami siap jadi partner di setiap misi kemaritiman” ujarnya. Sebagai Informasi, Rakor pertama maupun ke 2 ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari Instansi pusat dan daerah termasuk BUMN yang terkait. Khusus untuk pemerintah daerah peserta yang hadir berasal dari SKPD di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, dan Gorontalo. Sedangkan, untuk BUMN dihadiri oleh PT. PLN dan PT. Pertamina. Selanjutnya Rakor dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke lokasi rencana pembangunan 'single cold storage' di Kota Makassar yang pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota Makassar, di PPI Paotere. Dan demo pemanfaatan konverter kit pada kapal nelayan di PPI Paotere dilaksanakan pada Kamis (21/07). “Rapat koordinasi dan peninjauan lapangan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkrit guna terwujudnya pembangunan serta beroperasinya sarana prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan, khususnya di Regional Sulawesi," pungkas Agung. (Arp/Sp)