Marves - Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Muhammad Rachmat Kaimuddin memberikan pengantar pada Webinar Series Session I: Blue Infrastructure Network Initiative (BIN-I) yang diadakan oleh Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) berkolaborasi dengan Kemenko Marves pada Sabtu (10-09-2022). Deputi Rachmat yang juga mewakili Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional menyampaikan opininya mengenai waduk lepas pantai sebagai infrastruktur biru untuk air baku Pulau Jawa.

Webinar ini diakui Deputi Rachmat sebagai ajang kolaborasi para stakeholders terkait agar mampu mewujudkan ketahanan air nasional. “Semua harus bekerja sama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, hingga swasta untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan air juga membuat inovasi dan sistem penyelesaian baru,” ujar Deputi Rachmat. Ancaman tersebut meliputi kurangnya ketersediaan air, kenaikan air laut, penurunan muka tanah, dan banjir di daerah pesisir yang mungkin disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk Indonesia.

Upaya mengatasi ancaman krisis air menjadi penting, karena Indonesia sedang berupaya untuk menggapai visi 2045 yang akan mengubah Indonesia menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi teratas di dunia. “Untuk mencapai Visi 2045 tersebut diperlukan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata sebesar 5,7 persen. Namun apabila ancaman terkait air tetap tidak tertangani, diperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) akan mengalami penurunan sebesar 7,3 persen pada tahun 2045 yang mengakibatkan target Pemerintah Indonesia dalam bahaya,” tutur Deputi Rachmat selagi mengutip data Bank Dunia pada tahun 2020.

Dalam sambutannya, Deputi Rachmat menyampaikan bahwa infrastruktur biru merupakan sebuah insiatif yang cukup dinamis untuk dibahas karena melibatkan infrastruktur perkotaan, ekonomi, hingga infrastruktur hijau. “Infrastruktur biru mengintegrasikan solusi berbasis alam. Konsep tersebut dirancang agar masyarakat pesisir mampu memenuhi kehidupannya dengan cara yang ekonomis dan ramah lingkungan, serta infrastruktur didesain dengan tujuan menahan dampak dari perubahan iklim dan bencana alam,” pungkasnya.

Lebih jauh, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Bob Arthur Lombogia, yang mewakili Ketua Umum HATHI, Jarot Widyoko, mengawali sambutannya dengan menyampaikan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019. “Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada tiga pilar, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian dan gaya rusak. Ketahanan air nasional pun menjadi salah satu isu untuk menjamin ketersediaan sumber air baku untuk masyarakat,” jelasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan tujuh orang narasumber. Di sesi tersebut, pembahasan mengangkat tema Pembahasan Waduk Lepas Pantai--Infrastruktur Biru untuk Air Baku Pulau Jawa yang dimoderatori oleh Robert Purba M. Sianipar dan dihadiri oleh Ijsbrand Harko de Jong dari Bank Dunia, Abdul Malik Sadat Idris dari Bappenas, Mochammad Amron selaku Dewan Sumber Daya Air Nasional, Indratmo Soekarno sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, Andojo Wurjanto dari ITB, Agung Wiyono Hadi Soeharno dari FTSL ITB dan HATHI, serta Dinar Catur Istiyanto dari PRTH BRIN.

“Webinar BIN-I menjadi salah satu bentuk dukungan kami dalam rangka koordinasi di bidang infrastruktur dan transportasi, khususnya di bidang sumber daya air dan rekayasa pantai yang merupakan bagian dari tugas fungsi koordinasi infrastruktur dasar, perkotaan dan sumber daya air,” ujar Deputi Rachmat mengenai acara tersebut.

Sepakat dengan Deputi Rachmat, anggota Dewan Pengarah BRIN dan tokoh lingkungan hidup, Emil Salim, dalam sambutan pengantarnya juga menekankan tentang pentingnya kolaborasi. "Dengan kerja sama antarpihak, saya berharap masa depan bisa lebih baik dan kita lebih cepat mengatasi krisis air ini," ujarnya.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi