Marves - Bekasi, Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas sebagai bagian dari komitmen dalam melakasanakan pembangunan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, di Bekasi pada tanggal 26 - 27 Januari 2023.

Pada pembukaannya, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Mochammad Firman Hidayat turut menyampaikan bahwa pembangunan reformasi birokrasi diperlukannya adanya partisipasi aktif dan inovasi-inovasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pembangunan Reformasi Birokrasi, selain harus ada partisipasi aktif seluruh pegawai di setiap proses perubahan yaitu mulai dari level pimpinan paling tinggi sampai level staf yang paling bawah, tetapi harus  juga memikirkan inovasi apa saja yang harus dikembangkan untuk mendorong pembangunan reformasi birokrasi”, jelas Plt. Deputi Firman.

Selain itu, Plt. Deputi Firman juga menyatakan bahwa SKP menjadi salah satu dalam mendorong pembangunan birokrasi karena terkait dengan output dan outcome sebuah organisasi.

“Birokrasi kita dituntut harus cepat, dan harapannya pegawai khususnya lingkup Deputi Bidang Koordinasi dalam mengajukan SKP tidak asal-asalan harus jelas SKP didesain seperti apa, yang harus ada output dan outcome yang jelas dari tiap-tiap sasaran kinerja pegawai tersebut.” kata Plt. Deputi Firman.

Menurut Plt. Deputi Firman terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk mendorong kegiatan birokrasi pada sebuah organisasi, birokrasi dibangun dengan sistem dan sistem yang sudah dibangun harus punya reward.

“Pada kegiatan ini, bisa kita simpulkan bahwa untuk mendorong birokrasi sebuah organisasi harus ada 2 persyaratan, yang pertama birokrasi harus dibangun oleh sistem, artinya proses administrasi seperti ini harus didukung oleh sistem digitalisasi yang baik. Kedua, sistem yang telah dibangun tersebut harus juga jelas rewardnya, harus ada impactnya setiap apapun yang kita buat,” pungkas Plt. Deputi Firman

Plt. Sekrertaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Raimundus Nggajo menambahkan pelaksanaan pembangunan RB dibutuhkan fakrtor pendorong utama yaitu SDM aparatur yang kompeten dan kapabel.

“Seluruh pegawai yang mengikuti kegiatan ini, harus menggali informasi yang jelas dari para narasumber, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan RB, khususnya di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, karena pendorong utama pembangunan RB adalah SDM aparaturnya, sehingga dapat merubah paradigma pelaksanaan RB yang semula berorientasi pada kinerja di dalam (inward looking) menjadi peningkatan birokrasi yang berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” jelas Plt. Sesdep Raimundus.

Selain itu, Plt. Sesdep Raimundus juga menyampaikan salah satu dari 8 (delapan) area perubahan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi adalah penataan sistem manajemen SDM Aparatur.

“Setiap tahun diharapkan semua pegawai dapat menyelesaikan penilaian terhadap sasaran kinerja pegawai dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN untuk periode penilaian kinerja tahun 2022, pengisian SKP pegawai harus mencakup unsur perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut evaluasi kinerja,” pungkas Plt. Sesdep Raimundus.

Sebagai informasi kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari didampingi  oleh narasumber dari Biro Hukum Kemenko Marves, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-11/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2023