Marves -  Bogor, Pesatnya perkembangan dan meningkatnya penggunaan media komunikasi berbasis digital pada masyarakat dunia telah mempengaruhi mekanisme kerja pemerintah di seluruh negara yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi digital. 

Sebagai upaya mendukung ekosistem digital pada sektor pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar workshop percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui transformasi Digital Layanan, Data, dan Informasi Berbasis Cyber Security, di Bogor pada 2-3 Februari 2023.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia G. L. Kalake menyampaikan bahwa Paradigma komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berkembang signifikan, hal tersebut terjadi karena adanya perluasan kesempatan pada komunikasi digital yang memungkinkan komunikasi dua arah.  

“Pemerintah Indonesia gencar dalam menciptakan ekosistem digital pada sektor pemerintahan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman, hasil rapat koordinasi tingkat Kementerian Koordinator, pada Tanggal 12 Januari 2023 mengarahkan bahwa arsitektur SPBE menjadi pilar penting bagi keberhasilan terwujudnya SPBE sebagai bagian program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat," kata Sesmenko Ayodhia ketika membuka acara. 

Selain itu, Sesmenko Ayodhia juga menyampaikan penyelenggaraan kegiatan ini bersifat asistensi percepatan implementasi arsitektur SPBE di internal Kemenko Marves, dan tak terlepas juga dari kerja sama antar Kementerian.

“Kegiatan ini bersifat asistensi untuk mendukung percepatan implementasi arsitektur SPBE, tentunya bekerjasama dengan Kemenko Polhukam, Kemen PAN RB, Kemen Kominfo dan disinergikan dengan penguatan keamanan sistem Informasi baik dari Kepolisian Republik Indonesia (terkait Cyber security) maupun bekerjasama dengan BSSN,” ujar Ayodhia.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves, Andreas Dipi Patria sebagai penanggung jawab kegiatan menyampaikan seiring waktu berjalan Isu transformasi digital yang makin meningkat, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi Kementerian untuk mengimplementasikan SPBE secara nasional.

“Isu transformasi digital terus meningkat seiring berjalannya waktu, maka dari itu pemerintah harus mengambil langkah lebih besar lagi dengan mengimplementasikan SPBE pada sistem pemerintahan, dengan tetap secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahap implementasinya,” kata Andreas.

Meningkatnya penggunaan media komunikasi berbasis digital pada masyarakat, hal tersebut akan berpengaruh pada mekanisme kerja pemerintah, tidak luput dari tantangan sistem informasi dengan adanya penyalahgunaan data dan informasi yang ada.

“Penggunaan media komunikasi berbasis digital semakin meningkat, hal itu juga akan berpengaruh pada mekanisme yang ada pada kerja pemerintah, akan tetapi kita juga tetap harus memperhatikan tantangan-tantangan yang akan muncul, seperti keamanan data dan informasi, bagaimana resiko terbesar yang akan terjadi jika pemerintah menjalankan SPBE, maka dari itu dalam kita harus teliti dalam menyusun arsitektur SPBE yang merupakan komponen yang harus diperhatikan,” jelasnya.

Selain itu, workshop ini menghadiri beberapa narasumber seperti Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Kemenko Polhukam, KemenpanRB,  Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo, dan Kabareskrim Mabes Polri dengan topik yang berbeda-beda mulai dari Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional sampai dengan Pengenalan Cyber Security.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI