Marves - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Model Ekosistem Syariah Berbasis Inovasi, Komunitas, dan Pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (11-08-2023). Kemenko Marves merupakan anggota Komite Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNEKS) Berdasarkan Perpres No 28/2020 tentang KNEKS.
 
“Ekonomi Syariah saat ini telah masuk dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045. Artinya pemerintah telah mendukung ekosistem ekonomi syariah melalui transformasi ekonomi dan pengembangan ekosistem halal sebagai transformasi sosial,” terang Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves, Sugeng Santoso, selaku Liaison Officer Kemenko Marves pada KNEKS.
 
“Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen, kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku sampai dengan penguatan rantai nilai, kewirausahaan, dan UMKM.” kata SAM Sugeng.
 
Pada 6 Maret 2023 lalu, Presiden RI, Joko Widodo mengunjungi Ponpes Al Ittifaq Kab. Bandung, dan mengapresiasi model bisnis yang diterapkan dalam mengelola hasil pertanian dan beliau menyatakan sangat kagum bahwa ada pondok pesantren yang memiliki manajemen yang sangat baik dalam bisnis pertanian berdasar pada permintaan pasar, dan hal ini bisa dijadikan model dan direplikasi (dengan Ponpes Al Ittifaq sebagai induknya). Presiden juga mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk mengadopsi model bisnis yang diterapkan Ponpes Al-Ittifaq.
 
“Kesulitan-kesulitan di lapangan misal greenhouse, pengembangan teknologi (termasuk bibit) agar dibantu oleh pihak-pihak terkait, serta diharapkan 6 bulan lagi dilaporkan progres perkembangannya." ujar Presiden,”
 
Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Setia Irawan, sembari mendampingi kunjungan ke green house dan lahan agrobisnis, menjabarkan bahwa konsep yang mereka anut adalah kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan pasar berbasis Internet of Thing (IoT), dan penguatan sistem traceability sampai hilirisasi produk dengan memanfaatkan teknologi IoT. Kondisi saat ini pasar baru menyerap 21 persen dari pasokan produk hortikultura kopontren Al Ittifaq dan mitra dan masih 79 persen yang belum terpenuhi.
 
“Konsep bisnis pesantren Al-Ittifaq merupakan salah satu model pengembangan ekonomi syariah yang konkret dan sudah diimplementasikan dengan baik, dan hal ini akan dilaporkan dalam rapat pleno KNEKS mendatang. Memang masih diperlukan diskusi-diskusi dan sejumlah hal yang perlu ditindak lanjuti. Namun ini rasanya tidak sulit, karena masing-masing stakeholder di sini sudah memiliki program spesifik,” jelas Direktur Pemantauan Program dan Kinerja KNEKS, Gandy Setiawan.
 
Edy Sutopo, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian menyampaikan program closed loop agribisnis hortikultura dan industri antara yang terkait dengan ekosistem agribisnis di lingkungan Pesantren Al Ittifaq. Edy juga menambahkan bahwa mengembangkan traceability. Hadir juga mitra binaan Kemenperin untuk industri antara pengolahan sayur dan buah-buahan.
 
Yuke Sri Rahayu, Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa pengembangan rantai nilai agribisnis Kopontren Al Ittifaq, terkait pengembangan ekosistem makanan minuman halal dan pariwisata, program santripreneur, program desa kreatif, dan juga program pengembangan kekayaan intelektual.
 
Kemenko Marves juga telah bekerja sama dengan sejumlah K/L untuk mengembangkan ketahanan pangan. Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves, Djoko Hartoyo menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Pertanian mengejar target untuk pengembangan korporasi petani.
 
“Konsep adanya permintaan market baru produksi bisa diadopsi. Mungkin bisa dilakukan bimbingan teknis untuk petani, perlu dibuatkan jalan usaha tani dan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi kalo targetnya 2025, saya mengamati ini sudah bagus, tinggal dipikirkan bagaimana bisa diadopsi untuk yang lain,” ungkap Asdep Djoko.
 
Mengamini Asdep Djoko, Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA Kemenko Marves, Saleh Nugrahadi, menyampaikan bahwa industri buah-buahan dan sayur segar di pesantren tersebut telah memiliki kantong pasar tersendiri dan dapat mendukung arahan presiden untuk swasembada pangan.
 
“Saya kira apa yang dilakukan di sini bisa dimasukkan dalam food estate, dan dapat menjadi contoh di tempat yang lain. Kita bisa memanfaatkan area-area lahan tidur, kita kembangkan,” tutur Asdep Saleh.
 
Diana Yumanita, perwakilan dari DEKS BI menyatakan pihaknya sedang melakukan replikasi di 11 wilayah Indonesia sesuai permintaan Presiden.
 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya rapat koordinasi di Ponpes Al Ittifaq dan siap berkolaborasi untuk menindaklajuti hasil rapat sesuai dengan program yang ada. “Kelompok tani di sini sudah tahu pola tanam, grade tanaman juga sudah tahu. Saat Presiden berkunjung ke sini, permintaan dari pasar dan toko itu tinggi, tapi saya tidak punya lahannya lagi. Makanya pas dengar ada lahan tidur, saya butuh itu lahan tidur. Mohon diperhatikan kelompok tani,” tandas To’at yang mewakili kelompok tani.
 
Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves menyatakan pentingnya transfer pengetahuan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di lingkungan ponpes Al Ittifaq.
 
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan BUMD BDS, mitra binaan Kemenperin, Kelompok Tani, serta Manajemen Eksekutif KNEKS, Programma Uitzending Managers (PUM), dan Pondok Pesantren sekitar wilayah Pesantren Al Ittifaq, turut melakukan kunjungan lapangan melihat pemanfaatan teknologi pada green house, IoT, traceability, dan packaging, pada agrobisnis pesantren tersebut.

No.SP-175/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2023

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi