Marves - Jakarta, Pengembangan ekonomi biru di Indonesia membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan kelembagaan dan implementasi road-map nasional terukur pada kementerian terkait yang bertanggung jawab di sektor kelautan.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (PLK), Nani Hendiarti, pada Seminar Ekosistem Karbon Biru di Jakarta (6-2-2023).

“Indonesia terus berusaha memperkuat pengaturan lingkungan laut melalui Ekosistem Karbon Biru (EKB). Pengertian karbon biru adalah karbon yang terikat dalam ekosistem laut seperti mangrove, padang lamun, dan ekosistem pantai lainnya,” terang Deputi Nani.

Sebagai inisiatif dalam mengoordinasikan EKB, dirinya menjelaskan bahwa Kemenko Marves juga bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) telah berhasil menginisiasi adanya forum blue carbon internasional atau NBCAP (Natioal Blue Carbon Action Partnership) ditargetkan pada pengembangan inisiatif-inisiatif blue carbon nasional dan peta jalan terintegrasi, dan mempercepat pendanaan strategis.

Sebelumnya, Kemenko Marves bersama dengan KLHK, KKP dan BRGM bekerja sama dengan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) menyelenggarakan diskusi dan peluncuran studi tentang “Ekosistem Karbon Biru sebagai Critical Natural Capital: Penguatan Blue Carbon Ecosystem Governance di Indonesia” pada 30 Januari 2023.

“Kolaborasi kerja antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut Indonesia. Upaya ini akan membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melalui pengelolaan Ekosistem Karbon Biru yang baik,” jelas Menteri LHK pada sambutan pembuka.

Menyambung hal tersebut, Deputi Nani menyampaikan bahwa pendataan potensi blue carbon nasional dan penguatan MRV serta mempercepat proses masuknya sector kelautan kedalam sector NDC adalah hal-hal yang akan akan kita fokuskan pada usaha percepatan pengaturan EKB.

“Selain itu Kemenko Marves juga terus mendorong RPP Pengelolaan Mangrove agar semakin memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove di nasional, dimana mangrove memiliki nilai potensi blue carbon yang sangat tinggi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pertemuan yang diadakan di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti KLHK ini, turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves. 

Seminar yang digelar secara luring menghadirkan panelis yang ahli di bidang masing-masing, selain Deputi Nani hadir juga Daniel Murdiyarso (Principal Scientist, CIFOR-ICRAF), Andre Rodrigues de Aquino (Lead Environmental Specialist, the World Bank), Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, dan Subhan (Ketua Kelompok Tani Hutan Ramah Lingkungan Salo Sumbala, Kalimantan Timur).

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi