Jakarta- Biro Perencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman mengadakan rapat mengenai tindak lanjut rencana kerja Area Manajemen Perubahan, dalam rangka evaluasi Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko bidang Kemaritiman, Rabu (12/04). Adapun tujuan rapat adalah untuk mempertajam implementasi rencana kerja Pokja Manajemen Perubahan dalam bentuk time line yang terukur dan jelas agar mencapai prasyarat dari Tim Evaluasi PMPRB dan Kementerian Pebdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kemenko Maritim yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Pokja, Dedy Miharja. “Dalam rapat ini, kita doakan agar nantinya hasil dari lampiran-lampiran sesuai dengan yang kita harapkan, dan ini masih dalam proses dan akan dipergunakan di 2018. Kalau sekarang kita sudah putus tunjangan kinerja dari Menpan 60% dan kita berharap 70%, nanti di 2018 kita berharap 80% atau lebih,” kata Dedy dalam rapat.

Untuk mencapai tukin 80% tersebut, Dedy memaparkan, masing-masing seluruh komponen harus dievaluasi, terutama komponen perubahan harus dilakukan terlebih dahulu. Sebab pada saat ini penilaian di manajemen perubahan yang paling utama.

“Karena pada saat ini kalau dilihat merah (nilai angka 3) itu sudah lumayan, tetapi perlu diupgrade kalau bisa sampai nilai 5, dari situ kita sudah ketahui bahwa ada beberapa yang harus kita lakukan perbaikan sesuai dengan apa yang ditemui dan telah direview Kemenpan RB, dan ini harus ditindaklanjuti, maka itu hadir pula tim manajemen perubahan dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengawasinya,” jelasnya.

Adapun komponen perubahan tersebut yang masih perlu diperbaiki antara lain dari Komponen Tim Reformasi Birokrasi (Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti yang mendapat nilai merah (c)), Komponen Road Map Reformasi Birokrasi (Road Map telah mencakup 'quick win', yang mendapat nilai merah (b)), Komponen Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan, yang mendapat nilai merah (c)), dan beberapa komponen lainnya.

“Kita harus segera perbaiki sehingga mendapat nilai bagus (A), seperti Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk dalam Komponen Tim Reformasi Birokrasi dan Road Map telah mencakup 8 area perubahan dalam Komponen Road Map Reformasi Birokrasi,” ungkapnya.

“Jadi hasil dari Kemenpan RB memang ada beberapa opsi yang perlu kita genjot perbaikannya, ini akan kita bagi habis kepada teman-teman manajemen perubahan. Nah oleh karena itu, apa saja yang menjadi kewajiban kita di manajemen perubahan itu, nanti kita beri kepada teman-teman poin mana saja yang sekiranya bisa, nanti kita beri waktu kapan selesainya dan kita sudah harus sidang lagi khusus di Tim manajemen perubahan, lengkap, baru nanti kita collage secara keseluruhan,” pungkasnya.