Marves - Jakarta, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan gelar penandatanganan perjanjian kinerja eselon II pada Selasa (6-2-2024). Seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti bahwa perlu fokus pada dua hal, yaitu rumusan kebijakan dan program prioritas. 

“Program prioritas ini basisnya ada beberapa dari perintah Bapak Menko, tentunya juga janji dari bapak Presiden yang diturunkan melalui Menko kepada Deputi terkait. Ada juga seperti program prioritas yang masuk di PSN,” jelas Deputi Nani.

Sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Maju, Deputi Nani menyarankan agar program prioritas harus diberikan status sebelum Oktober 2024, dikarenakan ada beberapa program prioritas yang baru berakhir pada 2025 mendatang. Hal ini begitu penting untuk bahan pelaporan kepada Menko dan tentunya laporan Menko kepada Presiden.

“Contoh salah satunya adalah program Citarum Harum, ini kan harus selesai ya sesuai Perpres di tahun 2025 nanti kita perlu memastikan situasi lapangan dan dilaporkan secara jelas, dan juga exit policy-nya seperti apa, itu sedang kita kerjakan,” tutur Deputi Nani. 

Deputi Nani juga menyoroti, bahwa di tahun ini Kemenko Marves kembali berpartisipasi dalam event Internasional, yaitu World Water Forum yang ke-10 dan akan dilaksanakan pada 18-25 Mei 2024 di Bali. Dengan begitu, Deputi Nani berharap agar kontribusi Kemenko Marves pada perhelatan tersebut dapat terlaksana dan dapat dilaporkan dengan baik. 

Di samping itu, Kepala Biro Perencanaan, Arif Rahman menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja harus dilaksanakan sesuai dengan Permenko No. 1 Tahun 2022. Selanjutnya, Karo Arif juga menyampaikan bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang penting, dikarenakan akan berakhirnya masa pemerintahan di  Kabinet Indonesia Maju. Target-target dalam RPJMn dan RKP   harus diselesaikan, dan juga mengacu dan  sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Marves serta Renstra  Deputi Bidang Koordinasi Penegelolaan Lingkungan dan Kehutanan. 

“Kita harus  bergerak lebih cepat, dan  bagaimana cara untuk memperoleh dan mencapai target-target itu harus dituangkan   dalam Rencana Aksi. Ini juga menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh  tim evaluasi KemenpanRB.  Dan setiap komponen-komponen dalan SAKIP   harus kita siapkan dan  harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Nanti akan terlihat bagaimana pelaksanaan akuntabilitas kinerja di  Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi semuanya dapat  diselesaikan,” tuturnya.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Dirhansyah Conbul juga mengatakan bahwa PK dan SKP akan dibuat secara berjenjang yang terakhir dilaksanakan pada 2024 ini. Diharapkan apa yang telah disepakati oleh seluruh pejabat lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dapat dicapai sesuai target.

“Mudah-mudahan ini sesuai dengan rencana, kita selesaikan sama-sama seluruh unit kerja. Akan kita pantau dan evaluasi serta diharapkan semua bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan kerja keras dan juga hasil koordinasi semuanya,” kata Sesdep Dirhan.

Sebagai informasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggelar penandatangan kinerja TA 2024 yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan, Inspektur, Deputi, serta para Asisten Deputi. Biro Perencanaan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap triwulan untuk memantau perkembangan dan pelaporan capaian kinerja oleh setiap unit kerja.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-25/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2024