Gelar Kegiatan Side Event Ocean20, Pemerintah Indonesia Komitmen Membangun Kembali Blue Natural Capital 

Gelar Kegiatan Side Event Ocean20, Pemerintah Indonesia Komitmen Membangun Kembali Blue Natural Capital 

Marves - Bali, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Tri Hita Karana Forum mengadakan Side Event Ocean20 (O20): Rebuilding the Blue Natural Capital & Ecosystem Services pada Minggu (13 – 11 – 2022). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan diskusi mengenai Blue Natural Capital (BNC) untuk memperkuat diplomasi di bidang kelautan pada Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. 

BNC merupakan modal alam yang ditemukan di lingkungan pesisir dan laut, seperti terumbu karang, hutan bakau, rumput laut, dan padang lamun. “United Nations for Environment atau UNEP telah mengidentifikasi bahwa BNC merupakan sebuah aset penting untuk menopang ekonomi melalui sumber daya di laut untuk dapat menyediakan masukan bagi konsumsi dan produksi ekonomi,” disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves M. Firman Hidayat. 

Indonesia memiliki komitmen untuk mengambil langkah untuk melindungi, mengatur secera keberlanjutan, dan memulihkan sumber daya alam yang berada di laut. “Sebagai negara kepulauan terbesar dan keanekaragaman hayati laut yang besar, kami menyadari sepenuhnya bahwa ekosistem laut di negara kami memainkan peran kunci dalam mengatur kesehatan serta keberlanjutan laut,” ungkapnya. 

Dengan adanya BNC, pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan cara untuk menuju ekonomi biru. Beberapa kebijakan terkait kelautan telah dirumuskan dan diperbarui oleh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025 sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang kelautan dan pembangunan. Indonesia bertekad untuk membuat lautan yang sehat dan berkelanjutan dengan mengembangkan BNC. 

Berawal dari upaya perlindungan lingkungan laut, kebijakan tata ruang laut menjadi acuan utama pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. “Pemerintah Indonesia menjaga komitmen untuk memperluas kawasan perlindungan laut menjadi 32,5 juta Ha pada tahun 2030. Selain itu, sedang dikejar juga program rehabilitasi mangrove di Indonesia,” jelas Plt. Deputi Firman. 

Sebelumnya telah dilaksanakan workshop mengenai Coral Reef and Blue Natural Capital sebagai kegiatan menuju Ocean20 pada Agustus lalu dan menghasilkan kesimpulan bahwa BNC dapat dibangun kembali sebelum terjadi kerusakan di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama antar semua pihak, untuk menghasilkan strategi yang kuat dan solid. “Diharapkan melalui kegiatan hari ini, kita dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkrit terkait BNC dan memperkuat diplomasi terkait kelautan di KTT G20. Saya harap melalui pertemuan ini kita juga dapat membahas kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini,” tegasnya. 

Untuk memperkuat pembahasan pada kegiatan ini, terdapat enam pembicara yang mengutarakan pandangannya terhadap BNC serta apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait keberlanjutan ekonomi laut dan sekaligus menjaga Sumberdaya tersebut.  Pembicara ini terdiri dari Director Ocean World Economic Forum Kristian Telaki, ketua Asosiasi Karang dan ikan hias Indonesia Dirga Singkarru, Kepala Pusat Riset Oseanografi BRIN Udhi Eko Hernawan, dan ketua Conservation Strategy Fund Mubariq Ahmad. 

“Akhir kata, saya harap melalui kegiatan ini kita bisa mempromosikan kepentingan dari BNC. Saya mengajak kita semua berkolaborasi mulai dari hari ini untuk menegaskan kembali komitmen kita untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih baik,” tutup Plt. Deputi Firman. 

No.SP-367/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2022 
Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi