Marves - Padang, Asisten Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, Ferry Akbar Pasaribu menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra di Santika Premiere Hotel Padang, Rabu  (25-01-2023).

Rakor dilaksanakan untuk melakukan evaluasi mengenai pengadaan lahan selama tahun 2022, serta penyampaian progres dan hambatan pembebasan lahan dan konstruksi pada Jalan Tol Trans Sumatra. Penyampaian hambatan pada tahun 2022 dilakukan agar dapat menjadi perhatian untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra di tahun 2023. 

Rapat dihadiri oleh 3 (tiga) Wakil Gubernur, antara lain Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat selaku tuan rumah, Wagub Sumatra Selatan, dan Wagub Riau. Perwakilan dari Wagub Jambi dan Sumatra Utara juga hadir beserta seluruh tamu undangan yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Usaha Jalan Tol Trans Sumatra serta peserta undangan lainnya. 

Sebagai informasi, capaian operasional Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sampai dengan tahun 2022 sepanjang 596.52 Km, dan total target operasional JTTS tahun 2023 sepanjang 219.60 Km terdiri dari ruas Sigli-Banda Aceh, Kisaran-indrapura, Binjai-Brandan, Pekanbaru-Bangkinang, Bengkulu-Tabapenanjung, Simpang Indralaya-Prabumulih, Bangkinang-Pangkalan. 

Permasalahan yang menjadi tantangan dan hambatan dilapangan antara lain, Proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dalam rangka penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok), Penyelesaian pelepasan tanah kawasan hutan, Kepastian penyelesaian tanah eks. Hak Guna Usaha (HGU) dan permasalahan tanah sisa yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran pengadaan tanah dan berlarut-larutnya proses kajian persetujuan hingga Penlok habis masa berlakunya.

“Kendala pada pengadaan tanah ditahun 2022 diharapkan dapat diurai dan selesai pada tahun 2023, mengingat sebagian besar ruas Jalan Tol Trans Sumatra ditergetkan rampung di tahun 2023” Kata Asep Ferry. 

Asdep Ferry mengungkapkan bahwa, apabila terdapat kendala yang dapat diselesaikan dengan melakukan revisi atau penambahan regulasi untuk menguatkan payung hukum Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melakukan percepatan pegadaan tanah, Kemenko Marves siap membantu memfasiitasi dan menjadi narahubung antar Kementerian Terkait. 

"Dalam pelaksanaan percepatan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol melihat potret dilapangan pada tahun 2022,  perlu adanya pihak yang berperan sebagai supervisor” ungkapnya.

Asdep Ferry juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra merupakan wadah untuk berdiskusi dan menginvetarisir permasalahan pengadaan tanah yang diupayakan dapat diurai satu persatu dengan jalan keluar yang tidak mencederai aturan dalam Perundang-Undangan. 

Pelaksanaan Rakor Evaluasi mendukung percepatan pengadaan tanah dan mengakomodir saran dan masukan dari pihak-pihak terkait terutama Panitia Pengadaan Tanah (P2T), PPK Lahan ruas tol Trans Sumatera, dan pihak lainnya. 

Pada Rakor ini, Asdep Ferry juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mendukung penuh Proyek Strategis Nasional pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra agar dapat selesai dalam target waktu yang telah ditentukan.

No.SP-8/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2023

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi