Maritim--Bogor, Dalam rangka penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB), Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kamis-Sabtu (20-22 Juni 2019) di Bogor, Jawa Barat. Dalam Bimtek ini turut mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agus Purwoto mengatakan SOP yang telah dibuat harus terus dievaluasi untuk menghindari kesalahan. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk menyesuaikan SOP dengan kondisi dan situasi lingkungan organisasi. Mengingat dinamika lingkungan organisasi yang cepat mengalami perkembangan, seperti halnya perkembangan teknologi, di mana segala sesuatu serba digital. Ia juga menambahkan bahwa nilai akuntabilitas juga tidak boleh ditinggalkan dalam pembuatan SOP tersebut. “Selain kecepatan jangan lupa ini juga harus memenuhi faktor akuntabilitas. Ini SOP yang harus ditandatangani menyangkut juga pada penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran di samping itu kita proses sampai mana. Jangan sampai salah penggunaan,” kata Agus. Ia juga menekankan dengan adanya SOP ini juga tentunya membuat segala proses yang ada menjadi praktis dan bertele-tele. “Sekali lagi masalah SOP bukan sesuatu yang biasa saja, tetapi mari kita sadari ada dampaknya ada juga resikonya.” tambah Agus. Kepala Biro Hukum, Budi Purwanto menyampaikan dalam sambutannya acara ini dilatarbelakangi adanya perubahan-perubahan yang harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan untuk menciptakan pembaharuan yang lebih baik. Perubahan merupakan suatu proses yang mendorong organisasi untuk lebih baik. Tanpa ada perubahan, maka organisasi akan berjalan di tempat. Oleh karenanya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. “Dari adanya reorganisasi ini akan adanya dampak dari kebijakan-kebijakan yang perlu kita lakukan penataan. Saat ini memang perlu adanya penyelarasan. Perlu adanya suatu keseimbangan pekerjaan agar betul-betul tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden dapat berjalan baik dan lancar," kata Budi. Perubahan-perubahan yang terus berkembang disebabkan oleh adanya tuntutan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, penilaian harus terus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Salah satu instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) adalah PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) yang saat ini telah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman. Hadir pembicara dari KemenPANRB, yaitu Istyadi Insani, Kepala Bidang Peningkatan Kinerja PPPK. Ia membahas terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis menurut PermenPANRB No. 19 TAHUN 2018 dan Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Business process pada lembaga publik dikenal dengan tata laksana. Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso juga hadir sebagai narasumber dalam Bimtek ini. Ia menyampaikan konsep dari manajemen kualitas ISO (The International Organization for Standarization) yang dielaborasikan dengan cascading formulasi strategi. Hal tersebut berkaitan dengan upaya Kemenko Maritim untuk terus meningkatkan penilaian kinerja dan mengembangkan proses bisnis yang dimiliki. Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Suparman juga hadir untuk memberikan pengarahan singkat pada peserta Bimtek. Ia menyampaikan arahan mengenai anggaran. Di mana, terjadi penghematan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga terutama untuk Belanja Operasional. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan kesejahteraan bagi pegawai. Oleh karenanya, perlu ada penghematan anggaran tanpa mengurangi efektifitas kegiatan yang akan berjalan, seperti pelaksanaan rapat yang dilakukan di dalam kota (Jakarta). Hadir sebagai narasumber pada Bimtek hari kedua, Adi Suharto dari Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara. Ia memberikan materi pengantar terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi pembuatan SOP didampingi Siti Nurkhayati, Tenaga Ahli KemenPANRB dan Yana Kusdiyana, Tenaga Ahli Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Turut hadir Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Dedy Miharja dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Tito Setiawan. Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman