Maritim—Jakarta, Presiden RI ke-I Soekarno telah menerbitkan Surat Keputusan Nomer 249/1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Hal tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim.

Keinginan tersebut kembali digaungkan pada masa pemerintahan Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla 50 tahun kemudian. Salah satunya adalah dengan membentuk Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2014 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan. “Bertahun-tahun kita suka lupa padahal Indonesia ini terdiri dari lebih 75% laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,”ujarnya di kantornya, Jumat (22/3/2017).

Potensi tersebut, menurutnya ingin dikembangkan lebih luas oleh pemerintah saat ini. “Kita sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, membuat kebijakan-kebijakan untuk membuat laut ini menjadi produktif, untuk menjadi lahan untuk kekayaan kehidupan rakyat Indonesia,”urainya serius. Diantara kebijakan itu, lanjut Menko Luhut, ada kebijakan mengenai tol laut. Yakni jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Kita lihat kebijakan tol laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi , membaik 15-20%,” jelas Menko. Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok, tambahnya, pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah-daerah terpencil untuk bisa membuat keseimbangan harga.

Lebih jauh, mantan Menko Polhukam ini juga menyebutkan capaian pemerintah di sektor kemaritiman yang lain. “Kita tuntaskan masalah illegal fishing, sudah tentu masih ada lanjutannya bagaimana supaya kita bisa menangkap ikan lebih banyak dan bisa diproses lebih banyak,”bebernya. Diakuinya masih banyak pekerjaan pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dan melaksanakan program kerja yang mampu membuat belasan juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dapat lebih sejahtera.

Lalu, di bidang energi, menurutnya, perkembangannya sekarang lebih baik. “Freeport sudah bisa kembali ke tangan Indonesia,” ujar Menko bangga. Kemudian soal pengadaan listrik 35 ribu MW, menurutnya sudah berada pada jalur yang tepat. “Saya lihat bisa berjalan dengan bagus. Ya tentu baru selesai nanti tahun 2019 baru kira-kira 23-25 ribu MW, nanti sisanya itu sudah semua dalam proses pembangunan,” paparnya.

Menko Luhut yakin, apabila dikembangkan dengan serius, laut Indonesia akan menambah penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan pengembangan pariwisata. “Laut ini kontribusinya juga kepada APBN makin bertambah karena pariwisatanya akan menempati penerimaan negara paling besar pada tahun 2019, kira-kira US$ 25 miliar dengan jumlah turis lebih dari 21 juta orang,”urainya.

Namun demikian, kemajuan Indonesia di sektor kelautan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh rakyat. Oleh karena itu, Menko Luhut meminta masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. “Mari kita bahu membahu membuat Indonesia, negara kepulauan terbesar dunia ini menjadi satu mercusuar yang akan menerangi banyak orang dan membuat rakyatnya sejahtera ke depan,”pungkasnya. (**)