Marves - Jakarta, Pembangunan pemerintahan yang efisien dan efektif merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berinovasi dan mengembangkan sistem yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan menyampaikan hal tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan arsitekturnya. Menko Luhut berbicara bahwa Indonesia memiliki empat pilar ekonomi, yakni hilirisasi, digitalisasi, dana desa, dan harga komoditi. Ia menekankan bahwa digitalisasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi menjadi satu aplikasi untuk Indonesia. 

"Digitalisasi itu sangat penting. Nah, ini saya minta kita integrasikan semua. Kita semua ayo bantu ramai-ramai 7 kementerian/lembaga di tempat saya bilang semua harus jadi satu ya itu SIMBARA itu kita bikin yang menangani batu bara sekarang, kita masukan nanti itu kelapa sawit, kita masukin juga pelabuhan. Emang tiba-tiba naik apa penerimaan pajak kita 48,6% itu dari efisiensi karna semua itu terintegrasi. Ini yang kita bangun itu ekosistem sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi. Akan juga membuat inovasi- inovasi dari anak-anak muda indonesia," jelas Menko Luhut dalam acara SPBE Summit 2023 di Jakarta pada Senin (20-03-2023).

SPBE adalah terobosan untuk mewujudkan layanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam hal ini, kesederhanaan adalah kunci, baik pada kesederhanaan aturan, proses, dan aplikasi. Setiap unsur layanan haruslah berorientasi pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha. Menko Luhut menjelaskan salah satunya melalui digitalisasi lewat adanya e-katalog. 

"Saya juga percaya di antara anda sekalian itu bisa melakukan itu. Sekarang digitalisasi yang jalan. Anda lihat sekarang e-katalog itu ada 105 miliyar dollar atau 1.600 triliun rupiah yang selama ini kita impor hampir 90%. Sekarang bertahap mulai dari tahun lalu, itu sudah mulai kita masukan e-katalog itu sudah 400 triliun rupiah tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan itu 90% kita harus capai tahun ini dan itu bisa," tambah Menko Luhut. 

Lebih lanjut, untuk mempercepat implementasi SPBE di 7 Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves. Menko Luhut menekankan bahwa SPBE harus menciptakan layanan yang bersifat citizen centric di mana seluruh proses dan hasil layanan harus berorientasi kepada kepentingan warga negara dan mudah digunakan. Kemudian, perlu adanya standarisasi data dan interoperabilitas penuh antar semua aplikasi baik intra maupun antar K/L untuk memastikan SPBE dapat berjalan secara terintegrasi menyeluruh. 

Menutup sambutannya, Menko Luhut meminta kerjasama seluruh pihak untuk dapat menyatukan dan mendukung integrasi layanan melalui SPBE ini. "Oleh karna itu, saya minta teman-teman Menteri yang hadir disini, ayo kita sama- sama menyatukan kita punya pekerjaan ini. Saya yakin sekali lagi pilar kedua kita itu dari digitalisasi itu akan membuat ekonomi kita makin baik ke depan dan saya percaya bahwa ada di sini dari Jawa Timur, Pak Anas itu sistem IT-nya udah bagus, Jawa Barat juga sudah bagus dan banyak beberapa tempat juga sudah bagus. Jadi, bagaimana kita menghubungkannya saja," tutup Menko Luhut.

No.SP-69/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi