Marves - Bali, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Special Ministerial-CEOs Meeting: Emerging Economies Cooperation pada Kamis (17 - 11 - 2022) untuk membahas potensi kerjasama dan solusi dalam berkolaborasi dengan Republik Demokratik Kongo – Republik Rwanda – Republik Senegal di bidang keamanan energi, industri pertambangan berkelanjutan, infrastruktur strategis, dan ekonomi digital dalam konteks rantai pasokan global untuk meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara RI, Menteri dan delegasi dari 3 negara (Republik Demokratik Kongo, Republik Rwanda, dan Republik Senegal), serta delegasi dari Badan Pembangunan Uni Afrika AUDA-NEPAD. Acara diisi dengan paparan dari CEO BUMN Indonesia perihal potensi kerja sama yang dapat dilakukan Indonesia dengan masing-masing negara.
 
Infrastruktur dan industri strategis adalah peluang utama dalam memulihkan kepercayaan publik, kepercayaan bisnis, dan niat baik politik. Indonesia siap bekerja dengan Republik Demokratik Kongo, Republik Rwanda, Republik Senegal, dan Badan Pembangunan Uni Afrika AUDA-NEPAD serta terbuka dengan ide-ide inovatif dalam kerja sama ini. 

Pertemuan Tingkat Menteri dengan para CEO ini dilakukan untuk mendapatkan ide-ide terbaik dari para pelaku bisnis untuk kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan adanya pemahaman mengenai gangguan rantai nilai dan rantai pasokan global dan kendala pada pusat manufaktur tradisional yang turut menciptakan ruang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk berinovasi dan memasuki pasar baru.
 
“Ekonomi Indonesia berkembang sangat pesat, dan kami dengan cepat beralih dari mengekspor bahan mentah kami ke mengembangkan industri bernilai tambah kami. Terinspirasi oleh Semangat Bandung dan Kerja Sama Selatan-Selatan, kami ingin bekerja sama dan membantu negara-negara berkembang lainnya memperkuat sektor swasta mereka untuk melakukan hal yang sama,” tegas Menko Luhut dalam sambutannya.
 
Untuk mencapai basis industri dan industri pertambangan yang berkelanjutan, Indonesia mendukung pengembangan model bisnis baru, teknologi dan platform baru, serta infrastruktur untuk mendukung transformasi peningkatan produktivitas.
 
“Oleh karena itu, sinergi dalam pembiayaan inovatif untuk industri strategis dan infrastruktur kritis sangat penting,” lanjut Menko Luhut.
 
Beberapa lembaga Pemerintah mungkin tertinggal dalam hal pengembangan infrastruktur, namun banyak perusahaan global swasta yang mencari peluang investasi di bidang infrastruktur dan industri strategis. Hal ini akan mempermudah serta menarik BUMN dan swasta untuk berpartisipasi dalam semua proyek strategis dengan memperkuat dan memperluas mekanisme inovatif untuk memfasilitasi kemitraan antara publik dan swasta. Investasi juga diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Penekanan yang lebih besar pada pendidikan teknis, pelatihan kejuruan, dan pembelajaran berbasis kerja dapat membantu lebih banyak anak muda mengejar karier TI dan teknologi inovatif digital yang menjanjikan. Berbagai inovasi baru tersebut akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
 
“Kita membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi publik-swasta di setiap tingkatan—untuk meningkatkan daya saing, kemakmuran, dan masa depan kita. Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara bergabung dengan kita hari ini, bersama dengan perusahaan-perusahaan terbaik Indonesia. Kami ingin bergerak cepat, dalam beberapa bulan saya berharap gugus tugas bersama kita sudah selesai mengidentifikasi kerja sama konkret yang bisa dilakukan,” tegas Menko Luhut.

Kedaulatan atas sumber daya alam sebagai hak mutlak, dan penerima manfaat dari hak tersebut harus Negara atau rakyat. Negara berkembang harus berhak menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alamnya dengan cara yang benar, yang berarti bahwa negara-negara berkembang perlu memiliki “hak untuk menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri dan mengoptimalkan kelimpahan alami mereka menuju kemajuan dan pembangunan ekonomi mereka sendiri”.
 
“Kami menyerukan pasar karbon yang adil, di mana negara-negara dengan kawasan hutan yang luas memiliki suara yang lebih kuat dalam menetapkan harga. Indonesia menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi kita dengan target pengurangan emisi karbon kita, dan semua negara berkembang harus dapat melakukan hal yang sama,” pungkas Menko Luhut.

No.SP-379/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2022

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi