Jakarta—Marves, Sampah plastik laut merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara maju dan berkembang. Untuk mengatasi hal ini perlu konstribusi semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta. Bank Dunia menyelenggarakan sebuah diskusi panel virtual bertajuk “Krisis dan Peluang Penanganan Sampah Plastik Laut di Asia Timur dan Asia Pasifik” pada Hari Selasa (03-11-2020).

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan adalah salah satu dari tiga menteri yang diundang sebagai panelis selain Menteri SDA dan Lingkungan Vietnam H.E. Tran Hong Ha dan Menteri Lingkungan Hidup Kerajaan Kamboja Say Sam Al. Tujuan diskusi ini antara lain untuk mengetahui strategi pemerintah ketiga negara serta kontribusi pihak swasta untuk menangani permasalahan sampah plastik.

“Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya penting yaitu menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Laut tahun 2018-2025 dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang pengelolaan sampah laut,” ujar Menko Luhut diawal paparannya.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut dibuat untuk memenuhi target pengurangan sampah oleh produsen sebanyak 30 persen pada tahun 2028 serta pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70 persen di tahun 2025.

Lebih detil, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti yang juga menjadi pembicara dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa kebijakan terkait penanganan sampah laut menyediakan arahan strategis kepada seluruh kementerian terkait untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah laut. “Kemenko Marves mengoordinasikan semua kementerian terkait untuk melakukan berbagai upaya demi mencapai target ambisius ini di tahun 2025,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, Kemenko Marves juga merangkul pihak swasta dan komunitas masyarakat untuk turut berkontribusi. “Kontribusi pihak swasta kami butuhkan untuk mendesain alternatif pengganti plastik, termasuk plastik kemasan yang kini jadi polutan utama di negara kami,” tutur Nani.

Selain itu, Deputi Nani juga mencontohkan salah satu program pemerintah dalam menangani sampah plastik secara terintegrasi. “Saat ini kami pun telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaan program Citarum Harum yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah di sungai yang dulu merupakan salah satu sungai terkotor di dunia (Citarum),” bebernya.

Contoh-contoh lain yang disebutkan oleh Deputi Nani antara lain adalah program Plastic Tar Road , yakni campuran plastik sekali pakai dan aspal yang dimulai pada tahun 2017 serta proyek percontohan pengelolaan sampah menjadi energi di TPA Bantar Gebang yang memiliki kapasitas produksi listrik hingga 750 KW per jam. “Proyek pecontohan ini sudah diusulkan untuk dikembangkan di 12 kota besar di Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh, selain menghadirkan pembicara dari pihak pemerintah Indonesia, Vietnam dan Kamboja, diskusi panel yang dibuka oleh Presiden World Bank David Malpass ini juga menghadirkan Wakil Presiden Senior Danone untuk Indonesia dan Asia Tenggara Corine Tap, CEO Indo Rama Ventures Aloke Lohia dan Direktur Eksekutif Gerakan Diet Plastik Tiza Mafira. Serta penutup oleh Vegard Kaale Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor-Leste; Victoria Kwakwa, Wakil Presiden World Bank East Asia Pacific; dan Alfonso Garcia Mora Wakil Presiden Regional Asia Pacific, International Finance Corporation

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi