Indonesia Dan Mitra Internasional Mengumumkan Sekreteriat Just Energy Transition Partnership Yang Akan Mengkoordinasikan Dana Transisi Energi Indonesia

Indonesia Dan Mitra Internasional Mengumumkan Sekreteriat Just Energy Transition Partnership Yang Akan Mengkoordinasikan Dana Transisi Energi Indonesia

Marves - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut kehadiran perwakilan IPG dari Amerika Serikat dan Jepang di Jakarta pada Jumat (17 – 02 – 2023). Agenda kunjungan kerja IPG meliputi peluncuran sekretariat JETP Indonesia pada Kamis (16 – 02 – 2023) dan serangkaian pertemuan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Indonesia dan perwakilan masyarakat sipil untuk memastikan berjalannya proses yang inklusif dan transparan.

Pendirian Sekretariat JETP merupakan milestone penting. Sekretariat akan mengelola pelaksanaan harian transisi energi Indonesia menuju rendah karbon, secara berkelanjutan, berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekretariat ini juga akan berfungsi sebagai koordinator pemangku kepentingan internal dan eksternal JETP, serta memainkan fungsi penting dalam perencanaan dan pengembangan proyek JETP.

Perwakilan Indonesia dan IPG sepakat bahwa pendirian Sekretariat JETP merupakan langkah penting untuk mengoordinasikan dana JETP dan menyalurkannya ke rencana transisi energi Indonesia. Dibahas pula bagaimana Indonesia dapat menarik dana komitmen tersebut dengan kondisi, jangka waktu, dan harga yang tepat.

Indonesia saat ini sedang mengembangkan rencana percepatan energi terbarukan untuk mencapai target emisi Net Zero. Rencana ini berfokus pada pasokan baseload dan transmisi demi memastikan kehandalan sistem tenaga (power system). Selama kunjungan delegasi, pemerintah Indonesia menekankan rencana percepatan energi tersebut akan membutuhkan investasi yang signifikan dan substansial dari mitra internasional.

Bersama pakar internasional dan pemangku kepentingan terkait, melalui Sekretariat, Indonesia dan mitra IPG sedang mengembangkan rencana investasi komprehensif yang akan merinci bagaimana dana awal IDR310 triliun (USD20 miliar) yang diumumkan pada KTT G20 Bali akan didistribusikan untuk mewujudkan ambisi transisi energi Indonesia.

Sementara rencana investasi komprehensif sedang dikembangkan, PLN mengatakan ada peluang tambahan investasi energi terbarukan di luar skema konvensional (RUPTL) karena adanya rencana transformasi dari transportasi mesin pembakaran menuju kendaraan listrik.

Terkait komitmen Net Zero Indonesia dan pentingnya peran perjanjian JETP, Menko Luhut menyampaikan, “Krisis iklim terjadi dengan skala global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga dibutuhkan respon kerja sama dalam skala global yang belum pernah terjadi juga. Indonesia berkomitmen terhadap ekonomi rendah karbon. Namun, pembangunan ekonomi nasional adalah prioritas utama Indonesia, sebagaimana kita menargetkan Indonesia untuk menjadi negara dengan penghasilan tinggi.” 

“Kami melihat transformasi energi memainkan peran penting untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan pendekatan Indonesia yang terukur dan dukungan negara mitra IPG melalui JETP, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia. Kita harus mematahkan pandangan yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi dan transisi energi berkelanjutan tidak dapat berjalan beriringan, dari kerjasama ini juga kita akan menunjukkan nilai kemitraan yang adil antara negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi tantangan global yang mendesak,” tambah Menko Luhut. 

JETP merupakan kolaborasi bersejarah antara Indonesia dan para pemimpin IPG, yang dipimpin bersama oleh Amerika Serikat dan Jepang. Hingga saat ini, JETP Indonesia merupakan satu-satunya kemitraan pendanaan iklim multilateral terbesar. Kemitraan ini bertujuan mendukung target iklim Indonesia yang ambisius melalui upaya kolaboratif dan pembiayaan oleh mitra internasional terkait, termasuk mobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar USD20 miliar dalam 3-5 tahun ke depan.

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-37/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2023